Angkasa Pura 2

Serikat Pekerja Taksi Online Minta Revisi PM 32/2016 Segera Disahkan

KoridorSelasa, 28 Februari 2017
IMG-20170217-WA0063

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Serikat Pekerja Pengemudi Online (SPPO) meminta revisi Peraturan Menteri (PM) 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek segera disahkan.

“Kami sangat berterimakasih Dirjen (Perhubungan Darat) Puji mendengarkan semua keluhan penumpang online, dan mengakomodir semua keinginan kami,” ujar Ketua SPPO Babe Bowie kepada BeritaTrans.com, Selasa (28/2/2017).

Dengan disahkannya revisi PM 32/2016 itu, maka seluruh pengemudi dapat menjalankan kerjaannya dengan kepastian yang nyata.

“Kami tidak menolak PM 32/2016 saat itu, namun kami minta direvisi dan sekarang kami dorong untuk segera disahkan, karena berarti negara hadir dan mengakomodir,” ungkap Babe.

Pihaknya juga sangat antusias dengan poin-poin revisi yang dilakukan Kementerian Perhubungan cq Ditjen Perhubungan Darat pada PM yang sudah dilakukan uji publik itu.

“Salah satunya diperbolehkannya kendaraan 1.000 cc untuk digunakan sebagai taksi aplikasi karena masuk pada kategori angkutan sewa khusus,” ungkap Babe.

Hal itu lantaran disebutkannya, banyak anggota SPPO yang memiliki kendaraan berkapasitas 1.000 cc tersebut. Dengan begitu, mereka tetap dapat beroperasi untuk mencari rejeki.

“Kalau kendaraan saya 1.300 cc, tetapi banyak juga yang gunakan 1.000 cc,” tegas Babe.

Seperti diketahui, terdapat 11 pokok pembahasan dalam revisi PM 32 Tahun 2016 ini, meliputi 1) jenis angkutan; 2) ukuran CC kendaraan; 3) tarif; 4) kuota angkutan taksi; 5) kewajiban STNK berbadan hukum; 6) pengujian berkala/ KIR; 7) Pool; 8) Bengkel; 9) Pajak; 10) Akses Dashboard; dan 11) Sanksi. (omy)