Angkasa Pura 2

INSA Harap Tumpang Tindih Perizinan Pelayaran Segera Diselesaikan

DermagaKamis, 9 Maret 2017
IMG-20170301-WA0126

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Tumpang tindih perizinan di transportasi laut hingga kini masih terus terjadi. Hal ini tentu saja meresahkan pelaku usaha di pelayaran.

Diakui Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto, kondisi pengembangan industri pelayaran nasional selama ini memang tidak lepas dari kebijakan pemerintah.

“Namun sayangnya, kebijakan yang ada belum secara penuh bersahabat terhadap pengembangan industri pelayaran,” jelas Carmelita kepada BeritaTrans.com, Kamis (9/3/2017).

Dia menyebutkan, salah satu persoalan yang krusial adalah masih terjadinya tumpang tindih regulasi di sektor ini, baik tumpang tindih regulasi antar kementerian lembaga di pusat atau antar pusat dan daerah.

“Kondisi itu tentunya dapat berakibat terjadinya ekonomi berbiaya tinggi,” kata Carmelita.

Misalnya saja, pada pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard yang diamanatkan UU 17/2008 tentang Pelayaran, yang hingga kini belum terbentuk.

Menurutnya, anggota INSA terutama yang berada di daerah juga banyak mengalami tumpang tindih dalam perizinan.

“Kami juga mengharapkan, penyelesaian tumpang tindih regulasi ini nantinya akan berdampak pada peningkatan daya saing logistik nasional, sekaligus untuk menjadikan Indonesa sebagai poros maritim dunia,” tutup Carmelita. (omy)

loading...