Angkasa Pura 2

Dirjen Pudji: Angkutan Umum Konvensional dan Online Harus Penuhi Tiga Prinsip Utama

KoridorJumat, 10 Maret 2017
IMG-20170310-WA0018

MAKASSAR (Beritatrans.com) – Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan  (Kemhub) Drs. Pudji Hartanto mengatakan, ada tiga prinsip umum yang akan diatur dan harus dipehuhi dalam industri transportasi darat khususnya angkutan umum konvensional dan angkutan berbasis aplikasi atau online.

“Ketiga prinsip itu adalah, pertama prinsip keselamatan. Kedua prinsip kesetaraan dan ketiga prinsip kebutuham masyarakat,”  kata Dirjen Hubdat  Pudji Hartanto dalam Uji Publik  di Makassar, Jumat (10/2/2017).

Menurutnya, semua kendaraan yang dioperasikan untuk angkutan umum baik konvensional atau online harus memenuhi aspek keelamatan dan keamanan bagi masyarakat khususnya penumpangnya.

“Kendaraan harus laik jalan dan dioperasikan oleh  orang atau SDM yang profesional di bidangnya. Jangan  sampai ada kendaraan umum beroperasi tapi tidak memehuhi aspek keselamatan dan keamanan,” jelas Pudji.

Selanjutnya, kata mantan Kapolda Sulawesi Selatan itu, kebijakan dan perlakuan  antara angkutan  umum konvensional dan online sama. Jangan sampai berat sebelah dan lainnya.

Setelah revisi Permenuub 32/2016 maka angkutan online harus berbadan hukum, lakukan uji kir, memiliki garasi atau pool dan lainnya.

Yang tak kalah penting, menurut Pudji, angkutan online tarifnya akan diatur. Nanti ada tarif batas atas  batas bawah dan itu di atur melalui Perda masibg-masing daerah.

Pronsip ketiga adalah kebutuhan masyarakat. Disini perlu diatur kuota masing-masing daerah, berapa jumlah angkutan online dan berapa konvensional. Dengan begitu akan ada persaingan  yang sehat  dan kompetetif.

“Kuota ini nanti akan diatur melalui Perda karena  daerah yang paling tahu kondisi dan kebutuhan di daerahnya,”  tandas Pudji.

Dalan kesempatan uji publik ini pengusaha angkutan anggota DPD Organda Sulawesi Selatan Burhanudin mendesak pemerintah segera mengatur formula tarif angkutan online dan berapa kuota setiap daerah.

“Pemerintah daerah harus proaktif dan menetapkan kuota mengatur angkutan  umum online, sehingga ada perlakuan dan kewajiban sama dengan angkutan konvensional,” tandas Burhanudin.(helmi)

loading...