Angkasa Pura 2

Penjelasan Soal Angkutan Umum Sewa Termasuk Online Dalam Draft Revisi Permenhub No.32/2016

KoridorSabtu, 11 Maret 2017
IMG-20170311-WA0005

JAKARTA (Beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan (Kemhub) melalui Ditjen Perhubungan darat (Hubdat) terus menjaring saran dan masukan dari masyarakat, akademisi dan praktisi terkait rencana revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.2/2016 tentang Kendaraan Angkutan Umum Orang non Trayek.

Isu yang paling aktual dan berpotensi menjadi masalah adalah, potensi konflik sosial angkutan umum berbasis aplikasi atau online. Dalam banyak kasus, sering terjadi konflik antara angkutan umum konvensial dengan angkutan umum online. Masalah inilah yang kemudian mendorong Kemhub untuk merevisi Permenhub No.32/2016 tersebut.

Kasus yang paling baru adalah konflik antara angkutan umum konvensional di Tangerang, Banten serta aksi mogok kerja awak Angkot di Bandung sampai insiden perusakan kendaraan pribadi yang diduga kendaraan angkutan umum online, dalam aksi demontrasi di Bandung, Kamis (9/3/2017) kemarin.

Menurut Dirjen Perhubungan Darat Drs. Pudji Hartanto, angkutan umum online masuk dalam Angkutan Sewa Umum. “masalah angkutan umum online ini nanti akan masuk dalam satu satu piint penting dalam revisi permenhub No.32/2016.

Dalam draft rencana revisi Permenhub No.32/2016 itu, disebutkan Angkutan Umum Sewa mereka wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

a. wilayah operasi pelayanan tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
b. tidak terjadwal;
c. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;

d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
e. tujuan perjalanan ditentukan oleh penyewa kendaraan;
f. sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu minimal 6 (enam) jam;

g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1.300 (seribu tiga ratus) centimeter cubic;
b. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih yang diberi kode khusus;
c. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas;

d. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan;
e. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.

Angkutan Sewa Khusus, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam kawasan perkotaan;
b. tidak terjadwal;
c. pelayanan dari pintu ke pintu;

d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
e. tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
f. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;

g. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan
h. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi;
i. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1.000 CC
b. kendaraan yang dipergunakan meliputi:

1) Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
2) Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih dan berkode khusus sesuai penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji dan kartu pengawasan;
e. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh pengguna jasa;

f. tanda jati diri pengemudi ditempatkan pada dashboard kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan sewa.

Penjelasan terkait STNK atas nama badan hukum :

1. STNK Bermotor untuk angkutan orang tidak dalam trayek yang masih atas nama perorangan dan dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku, selanjutnya wajib menyesuaikan menjadi atas nama badan hukum dengan jangka waktu sesuai habisnya masa berlaku STNK.

2. Sebelum masa peralihan STNK menjadi atas nama badan hukum harus dilampirkan akta notaris yang memuat kesediaan STNK menjadi badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.(helmi)