Angkasa Pura 2

Load Factor Angkutan Umum Turun Sejak Kebijakan Kredit Murah

Another NewsMinggu, 12 Maret 2017
angkutan-umumJKT

JAKARTA (Beritatrans.com) – Era menurunnya penggunaan angkutan umum di Indonesia, sebenarnya mulai terjadi saat sepeda motor mudah didapat dan harganya murah terjangkau kemampuan warga karena dapat diangsur.

“Jadi, banyak faktor yang menjadi penyebab turunnya tingkat isian penumpang (load factor) angkutan umum, termasuk di Kota Jakarta,” kata Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang Djoko Setijowarno kepada Beritatrans.com diJakarta, Minggu (12/3/2017).

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lanjut dia, produksi sepeda motor tumbuh pesat. “Sebelum tahun 2005, produksi sepeda motor kisaran 2-3 juta unit per tahun. Sekarang rata-rata 8 juta unit sepeda motor diproduksi per tahunnya.

Kondisi makin parah menyusul munculnya kebijakan mobil murah dan hemat energi (LGCC) dapat fasilitas khusus tanpa membayar pajak. Hal tersebut turut berpengaruh warga makin beralih ke kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil.

Manajemen layanan transportasi umum tidak banyak berubah. Sistem setoran dan ngetem (berhenti lama menunggu penumpang) juga membuat kurang diminati penumpang. “Angkutan umum mesmakin ditinggalkan masyarakat,” papar Djoko.

grabbike-aaaaa_20160315_110105

Banyak Dinikmati Kendaraan Pribadi

Di era Presiden SBY, dikuncurkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sekitar Rp 200 triliun. Penikmat terbesar adalah kendaraan sepeda motor, yaitu 53% dan mobil pribadi 40%. “Sedangkan angkutan umum hanya menikmasi sekitar 3% (terendah) dan mobil barang 4%,” terang Djoko.

Di era Presiden Joko Widodo, marak penggunan teknologi informasi dan merambah pula di sekror transportasi umum. Kini, muncul angkutan sewa beraplikasi (online), baik sepeda motor maupun taksi.

Di menambahkan sepeda motor sewa atau ojek apalagi online makin meningkat jumlahnya. “Demikian pula taksi online memberi kemudahan bagi warga untuk mendapatkannya, selain tarifnya yang lebih murah dibanding taksi resmi (konvesnional),” urai Djoko.

Namun begitu,akademisi senior ini menambahkan, angkutan Ojek bukan jenis transportasi umum. Sepeda motor bukan kendaraan berkeselamatan. Kendati begitu, sepeda motor cocok untuk angkutan lingkungan.

Ironisnya, menurut Djoko, angkutan roda tiga Bajaj yang legal dan membayar pajak dibatasi wilayah operasinya. Sementara ojek online yang ilegal menurut UU LLAJ, dibiarkan bebas beroperasi tanpa pembatasan,” tegas Djoko.(helmi)

loading...