Angkasa Pura 2

Pemerintah Serahkan Kuota Angkutan Online ke Gubernur dan BPTJ

KoridorSenin, 13 Maret 2017
Ankutan_Online

JAKARTA (beritatrans.com) – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemhub) menyerahkan penetapan sepenuhnya kebutuhan jumlah atau kuota kendaraan angkutan sewa online kepada Gubernur sesuai domisili perusahaan dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.

“Sesuatu yang berlebihan itu pasti akan berdampak dan mengganggu keseimbangan. Untuk itu, dalam pengaturan transportasi, kenapa harus ada izin, karena kita ingin kendalikan supply (penawaran) dan demand (permintaan),” kata Sekretaris Jenderal Kemhub Sugihardjo saat ditemui di Jakarta, Senin (13/3/2017).

Ia berharap angkutan sewa online harus bersifat komplemen. Kalau jumlahnya semakin banyak, ini bukan komplemen lagi.

“Jumlahnya harus dihitung, nanti kita duduk bersama dengan Pemda, Organda, Aplikasi, dan Koperasi,” ujarnya

Selain masalah perizinan dan kuota, persoalan tarif angkutan juga ramai diperbincangkan publik. Dalam hal ini, Kemenhub menyerahkan penetapan tarif angkutan sewa online sepenuhnya kepada Gubernur sesuai domisili perusahaan dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.

Menurut Soegihardjo, hal yang membedakan angkutan sewa umum dan sewa khusus (online) itu salah satunya adalah wilayah operasi. Sehingga dengan adanya wilayah operasi tentu perijinannya dikeluarkan oleh Pemda setempat, nanti kebijakannya biar Gubernur yang menentukan.

“ Jika nantinya ada perbedaan tarif antar wilayah, bisa dimaklumi, karena kebutuhan ekonomi dan tingkat kepadatan lalu lintasnya beda,” jelas Sesjen. (aliy)