Angkasa Pura 2

Kemen PU-PR Kepolisian, dan Swasta akan Dilibatkan di Jembatan Timbang

KoridorSelasa, 14 Maret 2017
IMG_20170314_100434

IMG20170313173027

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Kepolisian, dan swasta akan dilibatkan pada pengoperasian jembatan timbang yang sebentar lagi akan dibuka kembali.

Rencana tersebut tentu akan berdampak pada penggunaan anggaran yang telah disepakati untuk penggunaan di tahun 2017.

Namun begitu, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Irjen Kemhub) Cris Kuntadi menegaskan, tidak akan mengganggu alur anggaran yang sudah ditetapkan.

“Kita akan menggunakan anggaran dari penghematan Dipa. Bila untuk belanja operasional maka masih bisa dilakukan,” jelas Cris di Jakarta ditulis Selasa (14/3/2017).

Dia menyebutkan, untuk kwartal pertama saja, sudah diperoleh penghematan anggaran dari Harga Perkiraan Satuan (HPS) yang rampung pelelangan untuk pekerjaannya.

“Di Perhubungan Darat dan Perkeretaapian sudah mencapai Rp753 miliar,” kata Cris.

Dia menambahkan bahwa rencana kerja sama dengan ketiga pihak itu, karena beberapa pertimbangan, baik dari sisi keamanan, pelaksanaan, dan keteraturan penerapan disiplin di jembatan timbang.

Pu misalnya, karena terkait dengan jalan nasional, maka penegakan hukum bisa ditegakkan bagi angkutan yang melebihi kapasitas tonasenya, karena yang berkepentingan adalah PU. Begitu juga dengan Kepolian yang dilibatkan untuk pengawasan dan penegakan hukum, karena hal itu merupakan ranah mereka.

IMG_20170303_112120

“Sedangkan pelibatan pihak swasta, untuk operasional jembatan timbangnya dengan cara penugasan dan pelaporan serta melalui kontrak,” tutur Cris.

Saat ini skemanya masih dalam pengkajian. Diharapkan dalam semester satu ini, disebutkan Cris, dapat direalisasikan.

Sebelumnya Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto mengungkapkan, segera melakukan perjanjian kerja sama dengan Kepolisian terkait rencana pelibatan di jembatan timbang.

“Kita akan tanda tangan kerja sama, polisi dilibatkan untuk penegakan hukumnya dan tidak akan selamanya,” ujar Pudji.

Dia berharap untuk ketertiban dan disiplin membawa angkutan, maka dimulai dari hulunya sudah tidak melanggar tonase yang akan diangkut. (omy)