Angkasa Pura 2

Pemerintah Daerah Dukung Revisi Aturan Transportasi Online

KoridorSelasa, 14 Maret 2017
Dirjen_Hubdat_Pudji_Online

JAKARTA (beritatrans.com) – Pemerintah Daerah mendukung revisi PM No.32 Tahun 2016 yang mengatur transportasi online. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto saat konferensi pers seusai pertemuan dengan para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi se-Indonesia di Jakarta (14/3/2017).

Pertemuan tersebut diadakan dengan maksud untuk menyamakan persepsi terkait rencana Kementerian Perhubungan merevisi PM 32 Tahun 2016.

“Secara umum hasil Uji Publik yang telah dilaksanakan pada 17 Februari 2017 di Jakarta dan 10 Maret 2017 di Makassar sebagian besar para pihak dapat menerima secara substansi terhadap 11 poin yang menjadi pokok-pokok penyempurnaan,” kata Pudji.

Pemda_Online_1

Uji publik merupakan salah satu tahapan sebelum regulasi ditetapkan. Pemerintah meminta masukan dari berbagai lapisan masyarakat, antara lain akademisi, komunitas, organisasi, LSM, dan stakeholder terkait. Masukan tersebut dihimpun, dibahas bersama untuk kemudian dijadikan bahan dalam penyempurnaan regulasi.

“Telah dibentuk tim dengan melibatkan Praktisi, Akademisi dan para Pakar Transportasi dan Kebijakan Publik untuk melakukan kajian terhadap Peraturan Menteri Perhubungan 32 Tahun 2016 dan hasil kajian tim merekomendasikan untuk dilakukan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016,” jelasnya.

Pemda_Online

Tujuan bertemu dengan para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi seluruh Indonesia adalah agar masing-masing Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupate/Kota dapat berperan secara maksimal dalam penyelesaian permasalah angkutan di wilayah masing-masing.

“Sesuai arahan Menteri Perhubungan untuk menyempurnakan PM 32 Tahun 2016 dan juga untuk mengakomodir adanya angkutan online yang selama ini dikategorikan sebagai angkutan sewa, dibuatlah nomenklatur angkutan sewa khusus,” kata Pudji. (aliy)

loading...