Angkasa Pura 2

Dirjen Darat Sebut Penetapan Tarif Taksi Daring Usulan dari Pengemudi

KoridorSenin, 20 Maret 2017
IMG_20170320_151900

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto menyebutkan bahwa penetapan tarif taksi dalam jaringan (daring) mengikuti tarif batas atas dan batas bawah dalam revisi Peraturan Menteri (PM) Nomor 32/2016, merupakan usulan dari pengemudi.

“Itu berasal dari inspirasi pengemudi taksi daring penyedia aplikasi justru tidak memberikan respons sama sekali,” jelas Pudji usai bertemu dengan memenuhi panggilan Ombusmand di Jakarta, Senin (20/3/2017).

Menjelang penetapannya, revisi PM 32/2016 masih menuai penolakan, khususnya dari pengusaha aplikasi taksi daring.

“(Pada) uji publik kedua, seluruh peserta baik taksi konvensional maupun taksi online, dan perusahaan aplikasi tak memberikan komentar, (walaupun) hadir. Tapi justru pengemudi taksi online yang ada di situ meminta revisi ini segera dilaksanakan,” kata Pudji.

Pemilihan tarif seperti itu dikatakannya, lantaran banyak pengemudi taksi online yang menginginkan pekerjaan mereka lebih terjamin, khusus dari sisi tarif.

“Alasannya agar bisa kerja lebih enak, nyaman, dan aman. Daripada saya (pengemudi) bekerja selama ini dikatakan enggak jelas, taksi konvensional jelas, kalau kita ini arahnya apa peraturannya, makanya harus dijelaskan,” tutur Pudji.

Dia menambahkan, selama uji publik PM yang dilakukan dua kali itu, tak ada penolakan, sehingga pada 1 April nanti, ketentuan tarif batas atas dan batas bawah harus sudah diterapkan.

“Kita rencananya uji publik lima kali, (tetapi) dua kali sudah (selesai). Harapannya diminta masyarakat untuk segera, ya kita harus ambil sikap, toh waktunya tinggal dua minggu lagi, kecuali ada yang signifikan,” tutur Pudji.

Dengan begitu, jelas bahwa bukan hanya bantah ini kenapa dua kali saja, tapi memang substansinya sudah tak ada lagi penolakan. (omy/dtc)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari