Angkasa Pura 2

Ombudsman Dukung Pengaturan Taksi Online

KoridorSenin, 20 Maret 2017
IMG-20170320-WA0027

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendukung langkah Kementerian Perhubungan (Kemhub) mengatur taksi online melalui revisi Peraturan Menteri No PM 32 Tahun 2016.

“Justru harus diatur, kalau tidak, jadi negara belantara lagi. (Kalau) semua jalan sendiri, jika ada kecelakaan, ada permasalahan, tidak jelas siapa penanggungjawabnya,” tegas Anggota ORI, Alvin Lie usai bertemu Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub di kantor ORI, Jakarta, Senin (20/3/2017)

Alvin mengungkapkan, peraturan atau kebijakan baru adalah wajar, kerap terdapat pro dan kontra dari berbagai pihak.

“Prinsip ORI adalah melindungi kepentingan publik, meliputi pengguna jasa dan pengemudi. Bukan hanya saat ini, tapi juga masa depan. Jangan sampai ada persaingan tidak sehat,” ungkapnya.

Alvin menambahkan bahwa ada tiga hal yang ditekankan ORI pada PM yang revisinya segera diketuk palu itu. Pertama, aturan jangan hanya fokus pada tarif, tetapi mengontrol persaingan supaya lebih sehat dan menjamin hak-hak pengguna jasa.

Kedua, aturan diharapkan mendorong taksi kovensional menggunakan teknologi yang lebih maju agar dapat bersaing. Ketiga, ORI berharap ada pemangkasan biaya perizinan dan kewajiban dari taksi konvensional.

“Supaya biaya mereka bisa lebih turun, lebih kompetitif lagi,” tutur dia. (omy)

loading...