Angkasa Pura 2

Dirjen Pudji: Revisi PM 32/2016 Terkait Taksi Online Bukan Respon Dadakan

KoridorJumat, 24 Maret 2017
IMG-20170324-WA0061

BOGOR (24/3/2017) – Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto mengatakan, revisi PM 32/2016 terkait Taksi Online dilakukan bukan merupakan respon dadakan karena adanya kejadian di beberapa daerah termasuk di Bogor namun telah diusulkan jauh sebelum ada kejadian di masyarakat.

“Revisi ini telah melalui tahap dua kali uji publik, yang melibatkan berbagai kalangan, akademisi, pakar, pengamat transportasi, komunitas, asosiasi, dan stake holder terkait,” jelas Pudji di Bogor, Jumat (24/3/2017).

Pudji juga mengimbau agar masyarakat berfikir positif dalam menyikapi kondisi yang ada. Jangan mudah terprovokasi terhadap pemberitaan yang tidak benar.

“Seperti yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua stakeholder telah dilibatkan dalam usulan revisi PM 32/2016. Pemerintah pusat akan melakukan asistensi dan mendorong pemerintah daerah untuk pembentukan peraturan kepala daerah,” lanjutnya.

Terdapat empat poin utama dalam revisi PM 32/2016, yaitu tarif, pembatasan jumlah angkutan online, STNK berbadan hukum dan TNKB dengan kode khusus, serta kewajiban uji KIR dimana kewenangannya berada di pemerintah daerah.

Kepala Biro Penerangan Umum Mabes Polri, Brigjen Rikwanto menekankan bahwa masyarakat harus waspada terhadap berita hoax.

“Boleh antusias solidaritas terhadap kelompok tertentu, tapi tetap gunakan logika. Saya harap Kota Bogor dapat menjadi percontohan bagi kota lain,” katanya. (omy)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari