Angkasa Pura 2

Bambang Haryo: Gaji Murah Pelaut Dapat Bahayakan Keselamatan Pelayaran

Dermaga SDMSabtu, 25 Maret 2017
Bambang-Haryo-Soekartono-sidak-Kapal-Ternak-Tol-Laut-KM-Nusantara-1

BEKASI (BeritaTrans.com) – Anggota DPR sekaligus pengusaha pelayaran dan galangan kapal, Bambang Haryo, mengkhawatirkan gaji murah pelaut membuka potensi ancaman keselamatan pelayaran.

Dalam sesi diskusi dengan BeritaTrans.com dan tabloid mingguan BeritaTrans, Sabtu (25/3/2017) sore, politisi Partai Gerindra itu memberikan ilustrasi tentang gaji rendah seorang sopir angkutan umum di jalan raya.

Untuk menutupi kebutuhan diri dan keluarga karena pendapatan rendah, Bambang menuturkan maka sopir dapat terdorong untuk melalukan tindakan pelanggaran lalu lintas hingga berpotensi pidana.

“Di jalanan main salip, ugal-ugalan dan ngetem sembarangan. Satu tujuannya yakni mendapatkan pendapatan berlebih agar uang setoran tertutupi sekaligus dapat membawa uang ke rumah,” ujarnya.

Kondisi yang sama, walau dalam bentuk yang berbeda dan tidak persis sebangun, bukan tidak mungkin terjadi dengan pelaut. “Keselamatan pelayaran menjadi taruhannya. Padahal mereka mendapatkan tugas untuk mengantar penumpang, uang rakyat, dan barang rakyat,” cetusnya.

Dalam skala makro, dia menegaskan pelaut merupakan bagian dari subyek arus transportasi manusia dan logistik, yang merupakan tulang punggung dari perekonomian. “Bagaimana pelaut dapat menjalankan tugas pokok, fungsi dan peran yang begitu mulia bila digaji rendah?” tuturnya.

Karenanya, dia menegaskan pelaut harus digaji sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. “Dalam kaitan ini maka Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja harus menggelar aksi agar gaji dan kesejahteran pelaut terjaga,” tegasnya.

PERUSAHAAN PELAYARAN
Dalam perspektif lain, Bambang Haryo mensinyalir gaji rendah pelaut karena kondisi perushaan pelayaran yang cenderung melemah kinerja usahanya.

Selain karena faktor merosornya jumlah muatan karena pelemahan market dan perekonomian, juga faktor sangat banyaknya pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kementerian Perhubungan.

Untuk mempertahankan agar usaha tetap berlangsung, dia mengutarakan sejumlah kompenen biaya dipangkas, antara lain gaji pegawai. “Artinya gaji pelaut menjadi bagian dari efek ganda kebijakan pemerintah terhadap perusahaan pelayaran,” ujarnya.

Bambang Haryo mengemukakan walau diterpa kondisi memprihatinkan tersebut, sebagian besar perusahaan pelayaran menggaji pegawai bahkan jauh di atas UMR. “Unruk nakhoda atau perwira gajinya bisa setara dengan pilot pesawat,” jelasnya. (dien).