Angkasa Pura 2

Kata Bambang Haryo, Ada 3 Kelemahan Utama Penyebab Tol Laut Gagal Sasaran

DermagaSabtu, 25 Maret 2017
2017-03-25 20.19.26

BEKASI (BeritaTrans.com) – Dalam sesi diskusi dengan BeritaTrans.com dan tabloid mingguan BeritaTrans, Sabtu (25/3/2017) sore, anggota DPR sekaligus pengusaha pelayaran dan galangan kapal, Bambang Haryo, menyodorkan tiga kelemahan utama program Tol Laut gagal sasaran yakni menekan harga logistik di level konsumen.

Tiga kelemahan itu menjadi representasi bahwa dibutuhkan penguatan input dari Kementerian Perhubungan dan kementerian lainnya, termasuk Kementerian Perdagangan, dalam proses membangun Tol Laut, yang menjadi program besar pemerintahan Jokowi-JK.

Kelemahan pertama, dia menuturkan persepsi tidak tepat bahwa Tol Laut merupakan pelayanan pelayaran anyar. Padahal sesungguhnya secara praktik tol laut sudah sejak lama dilaksanakan oleh perusahaan pelayaran anggota INSA, pelayaran rakyat dan perusahaan kapal penyeberangan anggota Gapasdap.

“Mereka itu sesunguhnya mempraktikkan konsep tol laut. Berperan besar dalam transportasi laut logistik. Hanya saja memang tidak pernah mendeklarasikannya. Jadi Tol Laut yang dimaksud pemerintah itu hanya bentuk dari penamaan saja,” jelas politisi Partai Gerindra itu.

Kelemahan kedua, karena pelayaran eksisting tidak dianggap Tol Laut maka pemerintah membangun konsep Tol Laut antara lain dengan membangun armada sendiri dan menskemakan subsidi operasionalnya.

Sangat besar dana APBN dihabiskan untuk menyubsidi pelayaran armada Tol Laut. “Padahal kalau subsidi ini dialokasikan untuk pelayaran eksisting, justru lebih tepat sasaran. Pemerintah tidak perlu mengalokasikan dana APBN untuk membangun kapal Tol Laut,” ujarnya.

Yang terjadi, dia mengutarakan perusahaan pelayaran eksisting dibenani berbagai pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kementerian Perhubungan di tengah melesunya market transportasi laut di dalam dan luar negeri.

Kelemahan ketiga, pemerintah terlalu berkutat dalam usaha memperkuat di hulu, bukan hilir. “Pengangkutan menjadi lebih mudah dan biaya transportasi menjadi rendah. Namun rendahnya biaya transportasi ini tidak otomatis menekan harga logistik di pasar,” jelasnya.

Pengurangan biaya transportasi, Bambang Haryo mengemukakan justru menjadi komponen penambahan keuntungan untuk pengusaha logistik.

“Pengusaha atau pedagang rente ini tak lantas menurunkan harga barang setelah biaya logsitik berkurang. Di sejumlah tempat tampak harga di tingkat konsumen tetap tinggi. Bahkan ternyata harga komoditas di daerah yang dilayani Tol Laut malah lebih mahal dibandingkan dengan harga daerah yang tidak dilayani Tol Laut,” tuturnya.

Bitung, Sulawesi Utara menjadi daerah yang disorotinya. Bambang membeberkan harga semen di Bitung lebih mahal Rp5 ribu dari harga di Surabaya. Padahal, menurut dia, daerah itu dilewati tol laut.

Sementara, harga semen di Tarakan, Kalimantan Timur, yang belum dilewati tol laut, hanya berbeda seribu rupiah dari Surabaya.

“Ini bukti tidak ada kontrol dari pemerintah tentang pemanfaatan tol laut. Tol laut sudah pakai subsidi, tapi penjualan komoditinya tidak dipantau oleh Kemendag (Kementerian Perdagangan). Jadi buang-buang duit APBN kita,” ucap Bambang.

Serupa dengan nasib tol laut, kapal ternak juga dinilai tidak efektif menurunkan harga. Padahal, PT Berdikari (Persero) sebagai BUMN logistik sudah ditugasi pemerintah untuk mengangkut sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Jakarta guna menstabilkan harga daging sapi. Namun, dia beranggapan BUMN mengalami kesulitan permodalan sehingga sulit memanfaatkan kapal ternak.

“Jadi kuota yang diberikan ke Berdikari malah dipakai oleh pedagang yang tidak menjual harga komoditi sebagai stabilisator pasar. Kami lihat ini tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah,” kata Bambang. (dien).

loading...