Angkasa Pura 2

Penataan Transportasi Umum Diambilalih Kemhub Baru Diserahkan ke Pemda

Koridor SDMSenin, 27 Maret 2017
Djoko-  Orchard

JAKARTA (Beritatrans.com) – Untuk mengejar target pembangunan transportasi umum di Indonesia  sebaiknya perlu ada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur penataan transportasi umum diambil alih pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan (Kemhub).

“Jika sudah tertata bagus dalam kurun waktu tertentu, dapat diserahkan ke daerah,” kata Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang Djoko Setijowarno kepada Beritatrans.com di Jakarta, Senin (27/3/2017).

Terminal tipe A dan jembatan timbang, lanjut dia,  pengelolaannya ditarik pusat berdasar UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Diprediksi 2-3 tahun ke depan, hasilnya lebih makin membaik.

Carut marut kondisi transportasi sekarang ini,  menurut Djoko, disebabkan makin buruknya layanan transportasi umum perkotaan. Hampir merata di seluruh  Indonesia kondisi angkutan umumnya buruk bahkan sudah tak ada lagi.

“Jika tertata dengan baik, warga akan lebih murah menggunakan transportasi umum massal ketimbang transportasi online,” kilah Djoko.

Dia menambahkan, lebih baik sedikit terlambat daripada tidak mencapai target. “Untuk mengatasi masalah transpirtasi termasuk kemacetan maka membangun angkutan umum jawabannya,” tandas  Djoko.(helmi)

loading...