Angkasa Pura 2

Korupsi Di 2 Pelabuhan Di Batam, Dari Tagihan Tak Tercatat Hingga Manipulasi Bobot Kapal

Dermaga KPKKamis, 30 Maret 2017
pelabuhan-bongkar-muat-batam1

BATAM (BeritaTrans.com) – Sekretaris II Indonesia National Shipowners Association (INSA) Batam, Osman Hasyim membenarkan sejumlah modus permainan oknum yang menyebabkan kerugian negara dari jasa pengelolaan pelabuhan di Batam.

”Ini permainan antara oknum. Pemilik kapal sudah kasih duit ke agen. Dikasih ke oknum pelabuhan, namun tak dicatat,” tuturnya seperti dikutip batampos.co.id, kemarin.

”Saat ini, ketika manajemen BP Batam menagih, pemilik kapal tak tahu sehingga jadi masalah si agen sekarang,” jelasnya.

Kemudian ada lagi modus permainan lewat manipulasi data bobot kapal atau GT.

”Misal ada kapal GT 10.000, tetapi di PUK dibikin 5000. Duit yang masuk ke kas menjadi setengah, sedangkan setengah lagi ditilap oleh oknum,” katanya.

Dan terakhir ada agen kapal yang tidak melaporkan kapal masuk ke kantor pelabuhan. Kapal ini diduga akan melakukan lay up atau memarkirkan kapalnya selama bertahun-tahun tanpa sepengetahuan BP Batam. ”Ini masih terjadi hingga saat ini,” imbuhnya.

Osman meminta agar kejadian ini jangan sampai terulang lagi, BP Batam harus mau bersinergi dengan asosiasi pengusaha pelayaran karena pada dasarnya para pengusaha ini yang lebih memahami seluk beluk pelabuhan.

”Buatlah sebuah database online terpadu dimana kapal harus registrasi dahulu sebelum masuk pelabuhan. Jika tak terdaftar maka kapal yang mencoba masuk tapi belum terdaftar bisa ditolak,” ujarnya.

Sedangkan untuk persoalan tagihan, BP Batam bisa menerapkan sistem dimana jika pemilik kapal belum membayar maka SIB tak bisa keluar.

”Yang tahu kapal masuk itu adalah radio kontrol milik syahbandar. Satker-satker itu juga ikut bermain. Jadi langkah terpenting adalah harmonisasi dan pembenahan,” katanya.

KPK
Atas permintaan dari manajemen baru BP Batam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diundang untuk menyelidiki korupsi di pelabuhan. Tim KPK sudah berada di Batam sejak Desember 2016 lalu.

”Namun saya tidak tahu apa saja yang sudah dilakukan KPK,” ungkap Nasrul Amri Latif, staf Ahli Deputi III Badan Pengusahaan (BP) Batam, saat ditemui di Bidang Marketing BP Batam, Kamis (23/3/2017) pekan lalu.

Mantan dosen Universitas Trisaksti ini, seperti dirilis batampos, mengaku BP Batam menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menyeret pihak yang terlibat, baik dari internal BP Batam maupun pihak ketiga, termasuk sejumlah agen-agen kapal pengguna jasa pelabuhan.

Apalagi jika agen tersebut ketahuan nantinya sengaja tidak membayarkan jasa-jasa kapal yang telah diberikan pemilik kapal.

Sebelumnya, Kepala BP Batam Hantanto Reksodipoetro di Forum Diskusi Batam Pos 16 Maret lalu menegaskan siapapun yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di pelabuhan kargo Batam akan diusut.

“KPK sudah bekerja selama empat bulan,” ujar Hatanto saat itu.

Hatanto menegaskan, KPK turun tangan karena memang penyimpangan dalam pengelolaan pelabuhan kargo di Batam sangat banyak.

Saat itu Hatanto belum bisa memastikan angka persis kerugian negara. Ia hanya menyebut nilainya ratusan miliar.

Kondisi ini juga yang membuat pelabuhan kargo Batuampar tidak bisa berkembang. Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelabuha selama ini sangat kecil, sementara potensinya besar. (dien).

loading...