Angkasa Pura 2

Bisnis Ojek Sepeda Motor Sebaiknya Diatur di Tingkat Pemda

KoridorSabtu, 1 April 2017
ojek online

JAKARTA (Beritatrans.com) – Bisnis ojek sepeda motor di Indonesia termasuk angkutan umum nonformal yang keberadaannya secara tidak langsung banyak membantu kehidupan dan mobilitas keseharian warga.

Namun begitu, bukan berarti ojek sepeda motor bisa beroperasi seenaknya tanpa aturan apalagi sampai mengabaikan apsek keselamatan.

“Namun perlu ada jaminan kepastian hukum yang bersifat lokal,” kata Kepala Lab Trabnsportasi Unika Soegijopranoto Semarang Djoko Setijowarno, ST, MT kepada beritatrans.com di Jakarta, Sabtu (1/4/2017).

Saat ini, lanjut dia, keberadaa ojek sepeda tidak hanya diakui kalangan setempat. Namun dengan berkembangnya aplikasi sudah seperti angkutan umum.

Menurut Djoko, penanganan dan pengaturan bisnis ojek sepeda motor selanjutnya dapat dibina oleh Pemerintah Daerah (Pemda). “Pemda paling mengetahui daerahnya, berapa kebutuhan mobilitas warganya dan berapa banyak jasa ojek sepeda motor idealnya tetap ada dan beroperasi,” sebut Djoko.

“Pemerintah perlu mengatur, mengawasi dan membina jasa ojek sepeda motor. Dengan begitu, mereka bisa berkembang dan berusaha dengan baik dan tidak saling mematikan termasuk dengan angkutan umum yang sudah ada,” papar Djoko.

Dia menambahkan, ojek seoeda motor jangan hanya dibina untuk keadaan dan kepentingan tertentu, ojek sepeda motor diperhatikan. Tapi mereka juga perlu dipikirkan untuk jangka panjang.

“Perlu pembatasan wilayah operasi ojek sepeda motor dan pembatasan cc (isi silinder) sepeda motor agak mereka tetap memenuhi aspek keselamatan. Kebijakan ini yang dapat dibuah dan diterapkan daerah masing-masing,” tegas Djoko.(helmi)

loading...