Angkasa Pura 2

Kiara: Negara Wajib Lindungi dan Berdayakan Masyarakat Pesisir

Kelautan & PerikananKamis, 6 April 2017
img_0689

JAKARTA (beritatrans.com) – Hari nelayan yang diperingati hari ini, Kamis (6/4/2017), merupakan momentum penting untuk mendorong negara agar wajib melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir. Pasalnya, Undang-Undang (UU) nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam telah disahkan oleh DPR RI serta Pemerintah pada tanggal 15 Maret 2016.

Namun, sejalan disahkannya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam justru kasus perampasan ruang hidup nelayan dan pemiskinan terstruktur terjadi di pesisir Indonesia.

“Hingga hari ini, nelayan harus berhadapan dengan proyek pengurukan laut atau reklamasi yang terjadi di 16 wilayah pesisir (lihat lampiran) dan merampas ruang kehidupan bagi 107.361 lebih kepala keluarga,” kata Parid Ridwanuddin, Deputy Advokasi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) di Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Parid mengatakan, proyek pengurukan laut ini berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesisir. Diantara dampak buruk yang dirasakan langsung adalah kriminalisasi dan hancurnya kehidupan sosial ekonomi.

Pada saat bersamaan, negara bertanggung jawab untuk memberikan solusi konkret dan membenahi carut marut dari implementasi Permen 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) salah satunya adalah cantrang.

“Kondisi ini diperburuk dengan ketidakjelasan negara menyikapi pelarangan penggunaan cantrang yang seharusnya berlaku efektif pada awal tahun 2017, namun kembali diperpanjang hingga Juni 2017,” katanya.

Pada tahun 2016, Pusat Data dan Informasi Kiara mencatat 30 kasus penangkapan nelayan yang terpaksa melaut di atas 12 mil agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ketidakpastian serta ketidaktegasan larangan tersebut menjadi dilema sendiri bagi nelayan pengguna cantrang. Solusi yang diberikan oleh Pemerintah tak kunjung mendapatkan respon positif dari nelayan.

“Dalam konteks ini, kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia harus bersikap tegas dalam mengimplementasikan kebijakan,” ujar Parid. (aliy)