Angkasa Pura 2

Dirjen Perhubungan Laut Sambut Baik Draft MOU dari Australia

DermagaJumat, 7 April 2017
Indonesia_Australia_Transport_Sector_Forum_Bali_2017

Denpasar (BeritaTrans.com) – Forum kerja sama sektor transportasi antara Indonesia dan Australia yang diselenggarakan selama tiga hari di Nusa Dua, Bali pada 5-7 April 2017 berlangsung cukup akrab.

Forum yang dipimpin secara bersamaan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo dan Deputy Secretary of the Department of Infrastructure and Regional Development Australia, Shane Carmody, saling memberi masukan yang sangat positif dan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak.

Salah satu isu penting yang menjadi agenda pembahasan pada pertemuan itu yakni finalisasi pembaharuan Memorandum of Understanding (MOU) di sektor transportasi pasca berakhirnya pemberlakuan MOU antara Pemerintah Indonesia dan Australia di bawah payung MoU between the Government of Indonesia and the Australian Government on Cooperation in the Transport Sector tahun 2015.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut Australia mengajak untuk membentuk suatu kerangka kerja sama di bidang kesiapsiagaan dan penanggulangan pencemaran minyak dari Kapal maupun alat lainnya, dengan mengikutsertakan Timor Leste dan Papua Nugini.

Adapun prakarsa Australia ini dituangkan ke dalam Draft Memorandum of Understanding on Regional Marine Pollution and Preparedness and Resposes between Australia and Indonesia beserta Terms of Reference dan Concept Note-nya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono dalam kesempatan terpisah menyambut baik inisiatif Australia tersebut dan mengapresiasi Draft MOU dan Terms of Reference yang telah dikirimkan oleh pihak Australia.

Namun demikian, ungkap Tonny, Indonesia membutuhkan waktu untuk mencermati usulan kerja sama dimaksud dan berinisiatif untuk merevitalisasi Memorandum of Understanding RI – Australia yang telah ada sejak 1996, tapi tidak aktif hingga saat ini, serta merujuk kepada perjanjian kerja sama atau persetujuan lain, seperti ASEAN MOU on Joint Spill and Response tahun 2014.

Lebih lanjut Tonny juga menjelaskan bahwa diperlukan pembahasan dan konsolidasi internal yang mendalam mengenai pembentukan kerangka kerja sama di bidang penanggulangan pencemaran yang melibatkan empat negara tersebut.

“Kita harus mempertimbangkan dengan baik unsur-unsur yang akan dituangkan dalam draft MOU dimaksud, seperti latar belakang, maksud dan tujuan, kepentingan nasional, kepentingan politik luar negeri, kedaulatan, wilayah territorial dan operasional, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan,” jelas Tonny.

Sementara itu kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia di bidang maritime safety sendiri saat ini telah terjalin dengan baik sejak 2008 di bawah kerangka Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP). Kerja sama ini meliputi bidang capacity building terkait Non Convention Vessel Standard (NCVS), IMDG Code Training, PSC Training for Officer, Survey for Live Saving Appliances (LSA), VTS Operator Training, dan Pilotage Management.

“Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan dan bantuan Australia dalam mengembangkan kapasitas dan standar petugas kita melalui program-program ITSAP yang telah berjalan sejak tahun 2009 hingga 2015,” pungkas Tonny.

Adapun pengembangan kapasitas Petugas Otoritas Indonesia guna mengatur dan menetapkan standar keselamatan yang lebih tinggi pada sektor maritim sangatlah penting. Oleh karenanya Indonesia memiliki semangat positif untuk melanjutkan kerja sama dengan Australia di bidang maritim untuk tahun-tahun mendatang. [yog]

Foto:

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari