Angkasa Pura 2

Survei APJII Sebut Penetrasi Internet Masih Didominasi di Pulau Jawa

Telekomunikasi & PosKamis, 20 April 2017
1280x853_4ac70b3155095716123d21532f1aaab471dfa71f

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Fadjar Hutomo menyebutkan bahwa dari hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016 mengungkap, penetrasi internet mayoritas masih berada di Pulau Jawa.

“Dari survei yang dipresentasikan oleh APJII itu tercatat bahwa sekitar 86,3 juta orang atau 65 persen dari angkat total pengguna internet tahun ini berada di Pulau Jawa,” jelas Fadjar dalam keterangan resmi yang diterima BeritaTrans.com, Kamis (20/4/2017).

Sedangkan sisanya sebanyak 20,7 juta atau 15,7 persen di Sumatera. 8,4 juta atau 6,3 persen di Sulawesi. 7,6 juta atau 5,8 persen di Kalimantan. 6,1 juta atau 4,7 persen di Bali dan NTB serta 3,3 juta atau 2,5 persen di Maluku dan Papua.

Kondisi geografis dan besarnya investasi yang dikeluarkan untuk membangun akses telekomunikasi di daerah,katanya, menjadi alasan utama enggannya operator telekomunikasi menghadirkan layanannya di daerah pelosok.

Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais menambahkan, layanan 4G LTE juga dibutuhkan masyarakat di pedesaan yang memiliki potensi seperti destinasi wisata dan potensi ekonomi agar semakin dikenal di dunia internasional.

“Terlebih lagi wisatawan lokal maupun dunia saat ini tengah mencari tempat wisata yang tidak main stream. Saya kira dengan menggunakan media internet 4G LTE hal tersebut bisa dilakukan,” kata Hanafi.

Dengan layanan 4G LTE masyarakat dapat merasakan pengalaman mobile digital lifestyle yang dapat dimanfaatkan para pelaku usaha kecil / UKM.

“Ini untuk meningkatkan daya saing serta memperluas jaringan marketingnya, selain itu manfaat bagi pelanggan lainnya untuk melakukan download, upload, ataupun sharing berbagai jenis konten dalam file besar seperti foto, video, games, aplikasi, dan lain sebagainya dengan jauh lebih baik,” urai Hanafi.

Sebelumnya, Brahima Sanou, International Telecommunication Union (ITU) Development Bureau di ajang ITU ICT Summit di Bali menyampaikan bahwa kondisi geografis seharusnya tidak menjadi halangan bagi swasta untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.

“Jika pembangunan infrastruktur tidak segera diratakan bagaimana mungkin digital economy bisa terwujud,” tuturnya. (omy)

Foto : ilustrasi