Angkasa Pura 2

Reshuffle Kabinet, Siapa Diganti, Ahok Jadi Mendagri?

Figur SDMSelasa, 25 April 2017
images-2

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Isu reshuffle kabinet menghangat lagi setelah Presiden Jokowi bersuara keras di acara Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Presiden Joko Widodo tiba-tiba menyinggung soal perombakan kabinet atau reshuffle dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan MUI di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

“Saya kerja memang selalu pakai target. Pak menteri tidak pernah tanya ke saya, ‘Pak ini targetnya terlalu besar.’ Itu urusan menteri, target itu harus selesai. Kalau tidak selesai, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan lainnya,” kata Jokowi arena KEU di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4).

Dalam reshuffle kabinet pertama dan kedua, Jokowi terlebih dulu melempar sinyal-sinyal sebelum benar-benar mengganti para pembantunya.

Sebelum reshuffle pertama pada Agustus 2015, Jokowi kerap bicara soal evaluasi kinerja menteri. Soal evaluasi ini ‘digaungkan’ Jokowi bulan Juni 2016, lalu reshuffle benar-benar terjadi dua bulan setelahnya.

Pada reshuffle jilid II di pengujung Juli 2016, pernyataan soal kemungkinan pergantian menteri sudah dilempar Jokowi bulan Maret 2016. Jokowi mengutarakan hal itu saat menghadiri peringatan HUT Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo.

Soal pernyataan reshuffel, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyerahkan hal tersebut kepada Jokowi.

Menurut JK, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, hal ini tergantung keputusan dan penilaian presiden.

“Reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi tentu tergantung cara penilaian-penilaian yang diadakan Pak Presiden,” kata Jusuf Kalla di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Senin (24/4/2017).

KARENA AHOK?
Pengamat politik Hendri Satrio mengaku sudah memprediksi wacana reshuffle kabinet, sebelum pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI 2017.
Ia mengakui wacana perombakan Kabinet Kerja oleh Presiden Jokowi menjadi pembicaraan yang populer.

“Setelah pilkada akan trending topic reshuffle, terbukti. Reshuffle kan dibicarakan sejak lama,” kata Hendri melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Senin (24/4/2017).

“Meskipun kurang tepat, ada pula muncul spekulasi menyelamatkan mantan koleganya (Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok) di Jakarta,” tutur Hendri.

“Kalau benar (reshuffle) untuk membuat Ahok masuk sangat disayangkan, enggak kekurangan yang mendera, seperti enggak punya tokoh lainnya,” tambah Hendri.

Nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan masuk kabinet sebagai kompensasi tergusurnya Gubernur DKI Jakarta itu sebagaimana hitungan cepat hasil Pilkada DKI Jakarta. Ahok dikabarkan akan menduduki posisi menteri dalam negeri (mendagri).

Isu nama-nama menteri yang bakal terkena reshuflle, diantaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Mendagri Tjahjo Kumolo. Bahkan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa juga diisukan ikut meninggalkan kabinet karena konsentrasi dalam Pilkada Jawa Timur.

Tjahjo Kumolo diisukan dicopot karena dianggap gagal mengawal Pilkada DKI Jakarta.

Isu Sofyan Djalil harus mundur dari kabinet lantaran setahun menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang dinilai lamban dalam menyelesaikan target terkait penuntasan 5 juta sertifikat untuk rakyat miskin yang pernah dijanjikan Presiden Jokowi.

JAKSA AGUNG
Kalau ada menteri, yang saat ini sidorong untuk dilengserkan adalah Jakasa Agung HM Prasetyo.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo. Jaksa Agung dinilai merusak kinerja hukum pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Salah satunya contohnya adalah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) hukuman 1 tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai ringan.

PARTAI PENDUKUNG
Bagiamana reaksi partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK?

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan persoalan reshuffle kabinet kerja memang hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo.

“Semua terserah Presiden sih. Tapi Presiden kan harus memastikan bahwa semua target pembsngunan berhasil, nawacita terlaksana. Jadi reshuffle itu dasarnya kuat dan obyektif,” cetusnya.

Secata terpisah, Korbid Polhukam Golkar Yorrys Raweyai juga menegaskan reshuffle hak prerogatif presiden, Golkar tidak mencampuri.

“Siapa saja yang presiden merasa terbaik bagi dia untuk membantu melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, dari Golkar kita siap bantu,” ujarnya, Senin (24/4/2017).

Dia menyebutkan Golkar tidak akan meminta kursi menteri jika ada reshuffle kecuali diminta menyiapkan nama oleh Presiden Jokowi. Dia mencontohkan, saat reshuffle kemarin, Golkar diminta menyiapkan nama, salah satunya Airlangga Hartanto, yang menjadi Menteri Perindustrian.

Hal senada dilontarkan Partai Hanura. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, Jokowi adalah tipe pemimpin dengan perhitungan yang selalu terukur.

Partai Hanura menganggap wajar jikalau Jokowi melempar isu reshuffle kabinet kerja. Namun mengenai siapa yang akan di-reshuffle, tentunya siapapun kata dia tidak boleh mengira-ngira. “Penafsir tunggal atas reshuffle itu hanya ada di Pak Jokowi,” tegas Dadang.

Sedangkan Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menilai wajar bila menteri terkena reshuffle atau perombakan bila tidak mencapai target yang ditetapkan.

Jauh sebelummya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meyakini, kader partainya yang kini menjadi menteri tidak akan terkena reshuffle.

Menurut Muhaimin, mereka loyal kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kinerja mereka pun terbukti baik serta tak punya masalah.

KOMENTAR OPOSISI
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid angkat bicara soal isu reshuffle kabinet yang sempat mengemuka. Hidayat menegaskan posisi PKS sebagai oposisi loyal, jadi tak perlu menawarkan jatah menteri untuk partainya.

“Pejabat-pejabat tingkat nasional semestinya menjadi contoh tapi malah menjadi heboh dengan pernyataan saling lempar tanggungjawab sana sini. Orang kadang jadi bingung, jadi ini siapa yang harus kita teladani, siapa yang harus kita jadikan rujukan, sehingga kadang-kadang orang-orang jadi antipati tentang kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Hidayat. (awe/dari berbagai sumber).