Angkasa Pura 2

Pilot-Pilot Muda Bisa Ditawarkan Ke TNI/Polri, Bea Cukai dan KKP

Figur Kokpit SDMRabu, 3 Mei 2017
IMG-20170502-WA0103

JAKARTA (Beritatrans.com) – Pemanfaatan pilot-pilot abinitio termasuk alumni STPI Curug, dapat diperluas lagi untuk kebutuhan instansi lain seperti TNI-Polri. Selain itu juga instansi lain yang mengoperasikan pesawat udara seperti Bea cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) dan instansi lainnya.

Semua ini harus dalam satu koordinasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara dan BPSDM Perhubungan sebagai penanggung jawab pendidikan dan sertifikasi pilot.

Rekruitmen seperti ini pernah terjadi saat pelaut Indonesia terancam tidak masuk dalam white list. Rekruitmen pegawai Kemenhub, khusus untuk CPNS dengan kompetensi pelaut dilakukan besar besaran melalui kerjasama dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Pemerintah juga menyediakan anggaran besar-besaran untuk melengkapi diklat kepelautan agar 40 ribu pelaut kita tidak diturunkan dari kapal. Berhasil..Berkat kerja sama yang baik antar instansi. Masalah sekarang ini rasanya menjadi tidak terlalu sulit untuk diselesaikan.

Namaun begitu, kita tidak perlu melihat kebelakang. Kita selesaikan bersama apa yang ada dihadapan kita saat ini yaitu 900 pilot, putra putri terbaik bangsa ini yang belum termanfaatkan.

Masih ada peran lain yang diharapkan perlu dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara sebagai regulator. Memang tidak ada yang bisa melarang pilot-pilot asing bekerja di perusahaan penerbangan nasional.

Tapi setidaknya bekerja sama dengan asosiasi pilot nasional, dapat menghimbau perusahaan penerbangan nasional untuk membatasi penggunaan pilot pilot asing.

Saat ini diperkirakan ada 600 pilot asing yang bekerja di perusahaan penerbangan nasional, yang bekerja hanya untuk menambah jam terbang, dan mau dibayar murah. Setelah mempunyai cukup jam terbang untuk rating tertentu, pilot pilot asing ini akan kembali keperusahaan penerbangan diluar negeri yang mampu membayar gaji tinggi.

Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub dapat bekerja sama dengan Asosiasi Pilot Nasional yang resmi untuk menangani masalah pilot asing ini, karena dijaman pasar bebas ini, hanya asosiasi yang boleh mengeluarkan Professional Criteria yang dapat digunakan untuk membendung pilot pilot asing bekerja di perusahaan penerbangan nasional.

Dengan berkurangnya penggunaan pilot asing, diharapkan pilot-pilot hasil didikan sekolah penerbangan nasional yang kita banggakan ini akan mendapat prioritas pemanfaatannya.
Sambil menyelesaikan penyerapan 900 pilot ini, tugas Kementrian Perhubungan selanjutnya adalah memastikan agar tidak muncul lagi masalah serupa dimasa yang akan datang.

Selain dibutuhkan tenaga, keahlian dan biaya yang demikian besar untuk mendidik satu orang pilot sampai mendapatkan CPL, juga akan mendorong konstelasi pasar kebutuhan pilot pada posisi yang kurang baik atau dengan istilah lain, over supply.

Kementrian Perhubungan mungkin tidak perlu menghentikan kegiatan pendidikan pilot yang saat ini dilaksanakan oleh sekolah pilot yang berada dibawah naungan BPSDM Perhubungan Kementrian Perhubungan, termasuk STPI dan sekitar 25 sekolah pilot swasta.

Sudah demikian besar investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta, untuk membangun fasilitas sekolah pilot termasuk pengadaan pesawat latih. Akan sangat mubazir dan merugi kalau sampai kegiatan pendidikan ini terhenti.

Prinsip link and match, mungkin dapat menjadi salah satu pilihan agar masalah serupa dan masalah over supply dapat dihindari.(Dedi Dharmawan/helmi)