Angkasa Pura 2

China Segera Cairkan Dana Rp13 Triliun Untuk Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung

EmplasemenJumat, 12 Mei 2017
INDONESIA-JAPAN-CHINA-INVESTMENT-RAIL

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sistem PT Wijaya Karya Tbk Novel Arsyad menyatakan China Development Bank akan mengucurkan dana pinjaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada bulan ini.

Tahap pertama, perusahaan penggarap—PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC)—akan menerima US$ 1 miliar atau sekitar Rp 13 triliun dari jumlah total Rp 75 triliun yang dijanjikan. “Harapannya minggu kedua atau ketiga Mei bisa cair,” ujarnya di Jakarta, seperti dikutip di Koran Tempo edisi Jumat, 12 Mei 2017.

Baca: Luhut Ungkap Kelemahan Cina dalam Proyek Kereta Cepat

Menurut Novel, pinjaman dari Cina akan dikucurkan dalam beberapa tahap. Namun dia belum mengetahui pencairan dana pinjaman tahap berikutnya. “Saya belum ikuti persisnya, tapi semestinya kalau sudah tahap pertama, akan dilanjutkan tahap selanjutnya karena sudah konstruksi.”

China Development Bank menjanjikan pinjaman senilai US$ 5,2 miliar atau Rp 69,4 triliun kepada KCIC. Salah satu syarat pencairan pinjaman adalah penandatanganan kontrak konstruksi senilai US$ 4,7 miliar atau Rp 62,438 triliun. Pengerjaan konstruksi akan dilakukan secara parsial dan bertahap.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan pencairan dana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari CDB akan diteken pada 15 Mei. Menurut dia, pembiayaan proyek kereta cepat membengkak dari US$ 5,19 miliar menjadi US$ 5,99 miliar. “Kami negosiasi dengan CDB, kalau ada cost of run up to 50 persen, CDB akan menaikkan (pinjaman),” ucapnya.

Pembengkakan biaya disebabkan oleh adanya perubahan desain proyek. Misalnya, kata Rini, pada awal dikerjakan proyek ini tidak memakai terowongan. “Setelah soil test, ternyata lebih baik pakai terowongan. Paling mahal itu, perubahan antara elevated dan terowongan,” katanya. “Lalu tambahan cost di beberapa titik pembebasan lahan.”

Persyaratan lain adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional. Lahan proyek belum bisa dibebaskan jika tak ada RTRW meski lokasi sudah ditetapkan. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, tertanggal 12 April 2017. Revisi tersebut ditujukan untuk mendukung sejumlah proyek strategis nasional. Salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Dalam RTRWN sebelumnya, program strategis Presiden Joko Widodo belum masuk, seperti kereta cepat dan waduk pelabuhan. Kami ubah PP supaya kebutuhan proyek strategis bisa diakomodasi,” ujarnya. (ray).