Solusi Banjir, Bappenas: Kementerian PUPR Bangun Tanggul di Pantai Utara Jakarta

  • Oleh : an

Jum'at, 12/Mei/2017 06:20 WIB


JAKARTA (Beritatrans.com) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun tanggul pantai di pantai utara Jakarta. Nantinya akan dilihat, apakah tanggul pantai ini dapat menjadi solusi permanen penanggulangan banjir atau tidak."Pembangunan tanggul pantai ini diyakini dapat menjadi solusi banjir akibat turunnya muka tanah di Jakarta. Bambang menjelaskan, penurunan muka tanah di Jakarta lebih cepat dibanding kota lainnya," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, kemarin.Sebab, lanjut dia, distribusi air bersih juga tak dilakukan dengan baik. Dia mengatakan, tidak semua wilayah di ibu kota mendapat pasokan air bersih dari PT PAM Jaya."Akibatnya mereka harus menggali tanah untuk mendapat air bersih dan semakin banyak penggalian tersebut, itulah yang kemudian merusak permukaan tanah dan menyebabkan penurunan muka tanah lebih cepat dari yang diperkirakan. Sehingga paling tidak keberadaan tanggul pantai ini, kami harapkan daerah ini tidak terkena banjir dari laut," jelas Bambang sepeti dilansir laman kompas.Bappenas menyoroti ancaman banjir dari laut dan dari luapan sungai khuusnya di wilayah DKI Jakarta. Salah satu rekomendasi Bappenas untuk mengatasi banjir dalam jangka pendek adalah membangun tanggul pantai."Tanggul ini berbeda dengan tanggul laut. Tanggul pantai dibangun di wilayah-wilayah rawan terdampak banjir dari laut atau banjir rob," tukas Bambang.Perbaiki Aliran SungaiSelain membangun tanggul, lanjut dia, cara lain untuk mengatasi banjir di Jakarta adalah memperbaiki aliran sungai dan perbaikan serta penambahan pompa."Sehingga sampai 10 tahun ke depan, kami harapkan Jakarta paling tidak, bisa meminimalkan dampak banjir dari laut. Di samping melancarkan aliran yang dari sungai ke laut," tandas Bambang.Kepala Bappenas itu juga menjelaskan kelemahan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dalam mengatasi banjir di ibu kota.Kelemahan itu termasuk dalam poin yang dicantumkan dalam studi kajian NCICD atau tanggul laut raksasa. Kajian ini sudah diserahkan Bappenas kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo."NCICD ini kelemahannya adalah dia hanya memperhitungkan bahaya banjir dari laut. Tapi tidak bicara sama sekali (banjir) yang sekarang sebenarnya sudah terjadi, banjir yang kita sebut sebagai banjir kiriman atau karena luapan sungai," tegas Bambang.(zal/kom)