Angkasa Pura 2

Ditjen Udara Kembali Sosialisasikan Deregulasi Peraturan Perundangan

Bandara KokpitKamis, 18 Mei 2017
IMG-20170518-WA0019

BANDUNG (BeritaTrans.com) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan kembali melaksanakan sosialisasi deregulasi peraturan perundangan.

Kedepannya, menurut Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Umar Aris, peraturan di lingkungan Ditjen Udara akan dikurangi secara bertahap.

“Namun langkah-langkah ini tetap akan memerhatikan prinsip keselamatan, keamanan, dan pelayanan serta mengacu pada peraturan-peraturan internasional dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ ICAO),” jelas Umar Aris di Bandung, Kamis (18/5/2017).

Menurut Umat Aris, hingga saat ini, masih terdapat 97 regulasi di bidang Perhubungan Udara dengan berbagai nomenklatur. Tidak hanya berupa PP, Permen, KM, Peraturan Dirjen dan sebagainya namun juga nomenklatur lain yang intinya birokrasi perizinan.

“Seperti sertifikat, aproval, rekomendasi dan lainnya. Kita akan kurangi baik kuantitatif maupun kualitatif,” ujar Umar.
Menurutnya, upaya debirokratisasi dan deregulasi ini merupakan arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai penjabaran dari Kebijakan Presiden Joko Widodo terkait kemudahan melakukan proses investasi di Indonesia.

“Secara kuantitatif, mungkin nanti aturan-aturan yang bersinggungan bisa disatukan. Sedangkan secara kualitatif, kalau persyaratan-persyaratannya terlalu banyak, akan dicari, ada atau tidak yang bisa kita kurangi. Kuncinya tidak mengabaikan prinsip safety, security dan service, tidak bisa dibalik-balik,” tuturnya. (omy)