Angkasa Pura 2

Nova: Demo SP jICT Untuk Bela Aset Nasional & Kesejahteraan Pekerja Bukan Ganggu Objek Vital

DermagaJumat, 19 Mei 2017
14582622_kniUP3JBinHXzALiA5EXZ22Y8QFRM1DDQVii_c8iNrE-600x400

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Aksi unjuk rasa mau pun demonstrasi yang digelar Serikat Pekarja Jakarta International Container Terminal (SP-JICT) selama ini bukan untuk mengganggu objek vital nasional , tapi dalam rangka membela aset nasional dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum SPJICT, Nova Sofyan Hakim Jumat (19/5/2017) menanggapi beredarnya informasi yang dinilainya menyudutkan SP JICT karena sering melakukan aksi unjuk rasa di Pelabuhan Tanjung Priok.

Nova mengatakan, selama ini aksi penyampaian pendapat yang dikemukakan SP JICT berlatar belakang mempertahankan aset nasional dan terkait dengan kesejahteraan pekerja.

“Penyampaian aspirasi tersebut dilindungi oleh UU 13/2003 dan UU no 9/1998 serta konstitusi UUD 1945,” ujarnya.

“Jad jangan kambinghitamkan aksi kami sebagai upaya mengganggu objek vital nasional dalam hal ini pelabuhan. Apalagi saat ini belum ada SK Menteri Perhubungan yang menetapkan JICT sebagai objek vital nasional sesuai Kepres No. 63 tahun 2004,” ujar Nova.

Nova menjelaskan aksi demo awal Mei 2017 dilakukan setelah direksi JICT menolak tuntutan SP untuk menaikkan kesejahteraan sebesar US 6,9 juta atau lebih dari Rp 100 miliar seperti tercantum dalam Rancangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2016-2018 yang disodorkan SP ke manajemen JICT.

“Sebaiknya ekses dari penolakan pekerja terhadap perpanjangan kontrak JICT jangan dipolitisasi dan debenturkan dengan pengamanan objek vital nasional,” ujar Nova.

Nova menegaskan, pelanggaran Undang Undang dan kerugian negara akbat perpanjangan kontrak JICT sudah dibuktikan BPK dan Pansus Pelindo II DPR.

“Stakeholders pelabuhan harus jernih melihat masalah ini jangan sampai terkesan dikooptasi kepentingan asing,” tandas Nova.

Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan menindak tegas berbagai upaya yang dapat menganggu kegiatan ekonomi di obyek-obyek vital seperti pelabuhan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran No UM.003/38/19/DJPL-17 tertanggal 15 Mei 2017 tentang peningkatan pengawasan dan penjagaan dalam rangka pengamanan objek vital nasional di pelabuhan.

Seperti diberitakan BeritaTrans.com, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, A. Tonny Budiono mengingatkan agar dilakukan peningkatan pengawasan dan penjagaan pada objek-objek vital yang berada di lingkungan Ditjen Hubla. (wilam)