Angkasa Pura 2

Ini UU dan PP Yang Mengatur Perlintasan Sebidang Jalan Raya dan Jalur KA

Aksi Polisi Emplasemen Koridor SDMSenin, 22 Mei 2017
IMG-20170520-WA0096

JAKARTA (Beritatrans.com) – Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang Djoko Setijowarno , ST, MT kembali mengingatkan dan memberikan pencerahan ke masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan meningkatkan kepedulian ada keselamatan transportasi, khususnya di perlintangan sebidang jalur KA dengan jalan raya. Perjalanan KA harus diutamakan dibandingkan moda transportasi lainnya.

“Banyak UU dan aturan pelaksanaan yang menegaskan, bahwa pengguna jalan di perlintasan KA sebidang harus mengutamakan perjalanan KA. Perlintasan KA dibuat adalah untuk mengamankan perjalanan KA. Secara hukum salah, jika ada kendaraan yang menerobos palang pintu KA bahkan menjadi korban kecelakaan sekalipun itu tetap salah dia,” kata Djoko kepada Beritatrans.com di Jakarta, Senin (22/5/2017).

Kasus kecelakaan mobil Avanza di daerah Grobogan dengan KA Argo Bromo, Sabtu (20/5/2017) yang menelan empat korban jika penumpang dan pengemudi mobil tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. “Jangan sekai-kali menerobos palng pintu KA, karena sangat berbahaya dan jelas-jelas melanggar hukum,” jelas Djoko lagi.

Menurut Ketua MTI Jawa Tengah ini, ada beberapa UU dan PP yang jelas-jelas mengatur pengguna jalan harus mengutamakan perjalanan KA dan tidak boleh menerobos paling pintu KA. Pelanggaran aturan ini tak ada manfaatnya, kecuali membahayakan keselamatan pengguna jalan itu sendiri.

IMG-20170521-WA0097

“UU No.22/2009 tentang LLAJ, UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian, PP No.72/2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan KA, Permenhub No.36 tentang Perpotongan dan Persimpangan Jalan KA dengan Bangunan Lain serta Peraturan Ditjen Hubdat No.SK/770/KA.401 tentang Pedomanan Teknis Perlintasan Sebidang Jalan dengan Jalur KA. Semua mengatur bagaimana mengutamakan perjalanan KA dan dilarang menerobos palang pintu KA,” sebut Djoko.

UU dan aturan pelaksanaannya mengenai perlintasan sebidang jalan raya dengan jalur KA sudah jelas. Kini tinggal pelaksanaan di lapangan, bagaimana aparat penegak hukum di Indonesia bisa mengatur, mengawasi dan menegakkan aturan tersebut.

“Jangan biarkan korban jiwa berjatuhan di perlintasan sebidang baik karena kelalaian dan kenekatan pengguna jalan. Atau arena abainya aparat di lapangan yang membiarkan pelanggaran terus dan bisa memicu terjadinya kecelakaan di perlintangan KA ini,” papar Djoko lagi.

IMG-20170521-WA0097

Jangan Saling Menyalahkan

Pemerintah baik pusat atau daerah juga haus membuat palang pintu atau membangun jalan laying atau underpass di setiap perlintasan sebidang KA sesuai batas dan kewenangan masing-masing. Perlintasan KA di jalan nasional, berarti tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN, demikian seterusnya ke daerah baik Pemprov/ Pemkab di seluruh Indonesia.

“Pemda juga harus mengawasi dan menutup perlintasan KA sebidang illegal di wilayahnya masing-masing. Tidak boleh saling menyalahkan, tapi bagaimana bersinergi untuk meningkatkan keselamatan transportasi di Tanah Air,” tandas akademisi senior ini.(helmi)