Angkasa Pura 2

Pemerintah Wajib Memeriksa Kecelakaan Kapal Yang Terjadi Di Perairan Indonesia

DermagaSenin, 22 Mei 2017
IMG-20170522-WA0032

BADUNG (Beritatrans.com) – Kegiatan pemeriksaan kecelakaan kapal di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 1998 tentang Kecelakaan Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. KM. 55 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

Dalam kebijakan itu menyebutkan bahwa setiap kapal yang berada di wilayah perairan Indonesia apabila mengalami kecelakaan kapal maka pemerintah wajib melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal agar tidak terulangnya kecelakaan yang sama dikemudian hari, sehingga ke depan akan tercipta keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia

Terkait dengan hal ini, Dirjen Hubla Ir.A.Tonny Budiono meminta agar seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan ini sebaik-baiknya agar diperoleh manfaat secara optimal khususnya terkait implementasi aturan-aturan tata cara pemeriksaan kecelakaan kapal, yang dimulai dari pelaporan kecelakaan kapal sampai dengan pelimpahan berkas Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP).

Kasubdit Tertib Berlayar Dit KPLP Ditjen Perhubungan Laut Capt. Prihartanta EB Jatnika menambahkan, pada kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal tahun ini, para peserta akan mendapat beberapa materi antara lain terkait kebijakan umum pemeriksaan kecelakaan kapal, International Obligation to Conduct Investigation,.

Selanjutnya, kata Capt. Prihartanta ada materi mengenai Asuransi Kecelakaan Kapal, Teknik-teknik Penyidikan dalam Pembuatan BAPP (Marine Accident Investigations Techniques), Marine Accident Investigation Process, Pelaporan dan Penyusunan Laporan Kecelakaan Kapal serta Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP).

Sementara, nara sumber adalah berasal dari Tenaga Ahli di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, KNKT, P&I Club dan lainnya.(helmi)