Angkasa Pura 2

Indonesia Ikut Sidang IMO Maritime Safety Committe 98 Bahas Aturan Keselamatan Maritim

DermagaJumat, 9 Juni 2017
IMG-20170609-WA0007

LONDON (BeritaTrans.com) – Seperti sidang-sidang sebelumnya, sejak kemarin (8/6/2017) Indonesia kembali hadiri Sidang IMO yang kali ini membahas Maritime Safety Committe 98 bersama 525 delegasi dari 172 negara anggota International Maritime Organization (IMO).

Pada sidang tersebut, Indonesia mengirimkan delegasinya dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Maritim dan juga Atase Perhubungan sebagai perwakilan pengganti tetap di IMO, Simson Sinaga, membahas aturan keselamatan maritim.

Menurut Simson, Sidang yang diagendakan hingga 16 Juni 2017 itu, berjalan cukup alot dibandingkan sidang-sidang lainnya.

“Dikarenakan intervensi yang disampaikan negara anggota sangat detil, mengingat hasil sidang ini akan dibuat menjadi ketetapan yang menjadi produk hukum IMO yang akan menjadi aturan pelaksanaan keselamatan maritim di negara anggota IMO,” jelas Simson dalam keterangan tertulis, Jumat (9/6/2017).

Delegasi Indonesia katanya, secara aktif berpartisipasi dalam pembahasan setiap agenda, ikut dalam working group, dan pada waktu intervensi atas nama Pemerintah Indonesia juga sekaligus menyampaikan simpati atas kejadian yang terjadi di beberapa negara anggota IMO.

Selain bersidang, Simson menyebutkan delegasi Indonesia memanfaatkan waktu jeda coffee break untuk mempromosikan Indonesia, sembari penggalangan dukungan pada pemilihan Anggota Dewan IMO November 2017.

“Melalui penayangan video “Indonesia for IMO Candidacy” pada acara coffee break yang di “host” oleh delegasi Indonesia, seluruh peserta sidang dapat melihat keseriusan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Indonesia RI Joko Widodo, menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan ikut aktif berperan serta membahas dan mengimplementasikan aturan keselamatan, keamanan serta perlindungan maritim yang dikeluarkan oleh IMO,” urai Simson.

Membangun infrastruktur konektivitas maritim menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memperkuat transportasi laut Indonesia.
Untuk menjaga dan melindungi lingkungan maritim di jalur perairan Internasional Selat Malaka.

Sejak Tahun 2012 Pemerintah Indonesia telah mengoperasikan Maritime Electronic Highway (MEH) dan meratifikasi Konvensi Marpol Annex VI.

“Selain itu, dengan meratifikasi Maritime Labour Convention 2006, Pemerintah Indonesia juga menunjukkan perhatian yang sangat serius terhadap perlindungan dan pengembangan pelaut yang bekerja di kapal,” imbuh dia. (omy)

loading...