Angkasa Pura 2

Menhub Bilang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Butuh Sinergi

Another News SDMJumat, 9 Juni 2017
IMG-20170609-WA0034

IMG-20170609-WA0033

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme butuh sinergi untuk mewujudkannya.

Untuk itu, bersama Kiagus Ahmad Badaruddin selaku Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada hari ini (9/6/2017), melakukan Pertukaran Dokumen Nota Kesepahaman terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana Pendanaan Terorisme di gedung PPATK.

Menhub didampingi Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo, Inspektur I, II, III, IV dan V Inspektorat Jenderal Kemhub serta Pejabat lainnya.

“Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegas Menhub.

Dia menyampaikan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pertukaran informasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian.

IMG-20170609-WA0032

Hal itu untuk mengetahui apakah ada keterkaitan antara pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kemhub dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerja sama dan mengoptimalkan langkah-langkah untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme,” kata dia.

Sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerja sama itu, dilakukan penandatanganan Kerja Sama antara Irjen Kemhub Wahju S. Utomo (Tommy) dengan Wakil Kepala PPATK Agus Santoso.

Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka mewujudkan efektifitas pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

“Dalam upaya memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak,” ungkap Tommy. (omy)