Angkasa Pura 2

Sekjen: Proyek Strategis Nasional Akan Optimalkan Kemampuan Dana APBN/APBD

Bandara Dermaga Emplasemen KoridorJumat, 7 Juli 2017
Jojo sidak pulogebang

JAKARTA (Beritatrans.com) – Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Ir. Sugihardjo, M.Sc menegaskan, proyek strategis nasional di sektor perhubungan akan dibangun dengan mengoptimalkan dana-dana di APBN/ APBD dan BUMN serta BUMD. Tapi, kemampuan dana Pemerintah itu hanya berkisar 35% dari total kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur sektor transportasi.

“Pemerintahan Jokowi-JK komit untuk membangun proyek itu, sesuai nawa cita yaitu negara hadir di mata rakyat. Selanjutnya membangun infrastruktur dasar untuk mempercepat pembangunan dan peningkatkan konektivitas antar wilayah serta kesejahteraan rakyat,” kata Jojo, sapaan akrab dia kepada Beritatrans.com, di Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Sesuai program kerja Presiden Jokowi- dan Wapres JK serta arahan Menhub Budi Karya Sumadi, Pemerintah akan membangun dari pinggiran, daerah terluar dan terpencil di NKRI. “Untuk itu, proyek strategis yang sudah memenuhi aspek keekonomian akan diserakan kepada investor lokal atau asing termasuk BUMN dan swasta nasional untuk membangunnya,” jelas Jojo.

Sementara, lanjut dia, dana APBN/APBD akan difokuskan untuk membangun daerah pinggiran dan terpencil yang secara ekonomi belum menguntungkan. Disitu negara harus hadir dan melalui kemampuan pendanaan di APBN/ APBD akan membangun infrastruktur termasuk di sektor transportasi.

“Dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan lainnya diharapkan mampu membuka keterisolasian antardaerah. Selanjutnya mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah NKRI,” papar Jojo.

Mantan Direktur LLAJ dan Ketua STTD Bekasi itu menyebutkan, proyek infrastruktur seperti Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumut, Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, Bandara International Jawa Barat (BIJB), kereta api cepat Jakarta-Bandung dan lainnya diharapkan investor lokal atau asing bisa masuk dan berpartisipasi disana.

Dia menambahkan, dana Pemerintah di APBN/APBD harus digunakan untuk hal-hal yang sifatnya mendasar dan investor belum tertarik kesana. Semua ini menjadi tugas dan kewajiban negara baik melalui dana APBN/ APBD.

“Sebagai pemicunya, Pemerintah melalui APBN/ APBD akan masuk dan selanjutnya bisa menarik investasi swasta. Paling tidak membuka keterisolasian antar wilayah dan ekonomi daerah bisa berkembang lebih baik,” tandas Jojo.(helmi)