Angkasa Pura 2

Kemenaker Perlu Membahas Permasalahan AMT dengan Pihak Pertamina

Energi KoridorMinggu, 9 Juli 2017
sopir truk tangki

JAKARTA (Beritatrans.com) – Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) perlu mendengar dan membahas permasalahan yang terjadi dengan pihak yang berselisih, terutama manajemen PT Pertamina Patra Niaga dan PT Elnusa Petrofin, Tbk serta mantan awak mobil tangki (AMT) yang kini sedang hangat dibicarakan.

Jika merujuk pernyataan wakil AMT bahwa hubungan kerja AMT akan berubah, langsung kepada perusahaan, bukan lagi penyalur (perusahaan outsourcing).

“Bagaimana bisa keputusan untuk mengangkat dan mempekerjakan AMT ditetapkan Kemenaker tanpa melibatkan perusahaan secara detail (Patra Niga dan Elnusa),” kata mantan DPD RI dan Direktur IRESS Marwan Batubara di Jakarta, Minggu (9/7/2017).

Dikatakan, perlu diketahui bahwa tuntutan yang diajukan AMT kepada perusahaan antara lain adalah hak upah lembur apabila bekerja lebih delapan jam dalam satu hari, hak tunjangan kesehatan, penghapusan sistem kerja kontrak (outsourcing) dan tunjangan pensiun serta pesangon bagi pekerja yang di-PHK.

“Jika dipenuhi, tentu saja tuntutan ini akan berdampak pada kinerja keuangan dan operasi, atau bahkan kelangsungan hidup perusahaan,” jelas Marwana lagi.

Dia menyebutkan, Kita bersama termasuk Kemenaker belum mencermati apakah permasalahan yang strategis dan menentukan ini sudah pernah dibahas secara komprehensif oleh pihak-pihak terkait, terutama antara vendor, perusahaan dan pekerja/AMT dengan melibatkan Kemnaker.

Sebagai penengah perselisihan, menurut Marwan, mestinya Kemenaker tidak memihak atau memaksakan kehendak. Apalagi jika ada oknum-oknum yang mengintervensi. Jika ini terjadi, tentunya perusahaan akan dirugikan.

“Di sisi lain, pemerintah pun harus mampu menetapkan aturan yang komprehensif, berkeadilan dan dijalankan dengan konsisten,” kilah Marwan.

“Jika skema outsourcing memang masih berlangsung di berbagai perusahaan, dan aturan pelarangannya belum ada atau tidak jelas, maka wajar jika skema ini menjadi pilihan bagi banyak perusahaan, termasuk oleh Parta Niaga dan Elnusa,” sebut Marwan.

Memang merupakan hal yang wajar jika kesempatan kerja dan perlakuan adil berlaku bagi kita sesama anak bangsa. Apalagi selama ini kita sangat tidak mendukung berlakunya sistem ekonomi pasar dan neoliberal di Indonesia.

Cari Solusi Berkeadilan

Pemerintah, tambah IRESS, perlu mencari solusi yang berkeadilan bagi permasalahan AMT ini tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. “Kita berharap manajemen perusahaan dapat bersikap fleksibel, namundi sisi lain pemerintah pun harus mempertimbangan survival bisnis perusahaan, peraturan yang berlaku dan bebas dari pengaruh oknum-oknum yang hanya memikirkan keuntungan sempit,” papar putra Batak itu lagi.

Faktanya, menurut Marwan, Pertamina Patra Niaga telah menyatakan siap untuk menyelesaikan masalah melalui jalur normatif yaitu sesuai UU No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI).

Bab II UU PHI menetapkan perselisihan bisa diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kemudian, pada pasal 57 dijelaskan hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan peraturan di atas dan sikap Patra Niaga yang siap untuk menyelesaikan masalah sesaui aturan, maka wajar jika kesempatan memperoleh solusi win-win bagi kedua pihak akan sangat terbuka luas.

“Yang tertinggal adalah sikap Pemerintah, dalam hal ini diperankan terutama Kemenaker, apakah bisa bersikap adil dan mengayomi kepentingan seluruh pihak atau sebaliknya. Jangan sampai Kemnaker melakukan blunder seperti keputusan membekukan vendor yang disebutkan di atas, yang justru berpotensi menimbulkan protes publik yang meluas,” tandas Marwan.(helmi)