Angkasa Pura 2

Negosiasi Batas Maritim Indonesia-Malaysia Di Selat Malaka Masih Buntu

Dermaga HankamJumat, 14 Juli 2017
karte-6-847

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Indonesia tengah berusaha mengklaim wilayah zona ekonomi eksklusif di Selat Malaka. Namun perundingan Indonesia dan Malaysia terkait batas wilayah tersebut belum menemui titik temu.

“Ada simplikasi garis batas kita di Selat Malaka. Dan juga kawasan Indonesia Singapura itu perlu dimasukan , sehingga TNI AL mudah melakukan kegiatan patroli disana.” kata Arif Havas Oegroseno, Deputi Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritima di kantornya Jumat 14 Juli 2017.

Pada pembaharuan peta wilayah Indonesia, di Selaka Malaka terdapat garis melengkung putus-putus. Garis ini adalah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia dan Malaysia yang belum ditetapkan.

Terkait ZEE, dalam peta yang baru posisinya lebih ke depan dari peta lama dan lebih menekan ke sisi Malaysia. Untuk penentuan seberapa besar wilayah yang bisa diklaim, Indonesia menggunakan median line dari mainline Malaysia dan garis pangkal kepulauan indonesia.

Sebelumnya Malaysia ingin pulau-pulau di wilayah terluar mereka diberi full effect atau diberi bobot maksimal dalam penetapan garis batasnya. Oleh karena itu, Malaysia ingin menggunakan garis yang biru ada di peta baru. Garis Biru ini adalah garis perjanjian Indonesia – Malaysia tentang landas kontinen ini pada tahun 70an.

Pada masa itu, Indonesia masih memperjuangkan konsep negara kepulauan dan membutuhkan dukungan Malaysia untuk mendukung posisi Indonesia di forum internasional dalam konferensi hukum laut internasional. Oleh karena itu Indonesia sepakat dengan batas maritim tersebut dan Malaysia mendukung Indonesia sebagai negara kepualauan.

Hingga saat ini, Malaysia bersikukuh tidak menerima klaim Indonesia tersebut. Indonesia dan Malaysia tengah dalam proses negosiasi terkait masalah batas maritim tersebut.

INDONESIA-FILIPINA
Sebelumnya pada apat paripurna DPR, Kamis, 27 April 2017, yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Republik Filipina (Filipina) mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2014. Persetujuan garis batas ZEE sepanjang 1.161,13 kilometer ini merupakan perjanjian batas maritim pertama yang disepakati Indonesia dan Filipina.

Dalam laporan kepada pimpinan dan anggota rapat paripurna, Wakil Ketua Komisi VII Tubagus Hasanuddin menyampaikan pemerintah Indonesia dan Filipina telah menetapkan batas ZEE melalui perjanjian internasional untuk batas wilayah negara Indonesia di Laut Sulawesi dan Laut Filipina.

Perjanjian ini, kata Tubagus, bertujuan menetapkan garis batas ZEE antara kedua negara sehingga memberikan kepastian hukum tentang hak berdaulat Indonesia serta mempererat dan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara.

Dia menyampaikan beberapa manfaat perjanjian ini bagi Indonesia. Di antaranya menciptakan kejelasan dan kepastian batas wilayah ZEE dengan Filipina; memperkuat dan menjaga hak berdaulat pertahanan negara serta keutuhan wilayah Indonesia; memberikan jaminan kepastian hukum dalam melakukan penataan ruang dan penyusunan kebijakan serta program di kawasan tersebut; memberikan manfaat ekonomi melalui pengelolaan sumber daya perikanan dan sumber daya alam lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mempertegas pengakuan secara hukum atas pulau terluar Indonesia di kawasan Laut Sulawesi dan Laut Filipina oleh pemerintah Filipina; menjamin upaya perlindungan lingkungan, konservasi, sumber daya alam hayati dan nonhayati, serta kegiatan penelitian ilmiah, termasuk mendorong upaya dan kerja sama pencegahan dan pemberantasan kegiatan perikanan ilegal; mendorong kerja sama kedua negara di berbagai bidang, termasuk pengelolaan sumber daya alam; serta mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara tetangga lain.

“Dengan disahkannya RUU ini, maka kepastian mengenai batas hak berdaulat Indonesia di wilayah ZEE, khususnya yang berhadapan dengan Filipina, akan terjamin kepastian hukumnya,” ujarnya.

Dalam pendapat akhirnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan penetapan garis batas tersebut merupakan suatu capaian yang luar biasa. Sebab, adanya kesepakatan kedua negara bahwa garis batas ZEE akan bertolak dari garis pangkal kepulauan (archipelagic baseline) masing-masing, serta perundingan dilakukan sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1982.

“Ini sangat baik bagi Indonesia, Filipina, dan negara kepulauan lain, yang terus mengimplementasikan konsep negara kepulauan dalam penetapan batas maritim,” ucapnya. (ray/sumber: tempo.co).