Angkasa Pura 2

Besok BPTJ Luncurkan Perizinan Online

Another NewsSabtu, 15 Juli 2017
IMG-20170628-WA0017

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Besok (16/7/2017), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan meluncurkan perizinan Online yang diperuntukan bagi Angkutan Sewa Khusus. Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi dipastikan hadir dan melaunching perizinan online tersebut dan akan secara langsung menyaksikan proses pelaksanaan perizinan angkutan sewa khusus berbasis online.

Menurut Plt. Kepala BPTJ Bambang Prihartono, berbagai kemudahan bisa didapatkan dari perizinan melalui sistem online ini.

“Diantaranya memudahkan perusahaan dalam mengajukan permohonan izin penyelenggaraan serta memudahkan perusahaan mengajukan izin operasional kendaraan,” ujar Bambang Pri di Jakarta, Sabtu (15/7/2017).

Selain itu juga memudahkan perusahaan mengontrol status izin kendaraan yang bergabung, memudahkan pengawasan kendaraan di lapangan, mengatur ketersediaan angkutan sewa khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Memutus praktik pungli di bidang perizinan angkutan jalan, dan melaksanakan amanat regulasi yang mengatur angkutan sewa khusus.

Menurut Bambang Pri, masalah perizinan seringkali menimbulkan banyak kendala di lapangan. Pelayanan perizinan dan pengawasan yang bersifat manual menyebabkan biaya yang tinggi, serta memakan waktu yang cukup panjang.

‚ÄúPerizinan online ini bersifat cepat mudah, efisien, dan efektif serta memberikan pelayanan yang terukur. Disamping itu, keunggulan sistem online perizinan ini adalah non tunai dan telah diintegrasikan dengan sistem SIMPONI Kementerian Keuangan, sehingga operator angkutan langsung menerima ebilling PNBP melalui email dan bisa membayar langsung tanpa harus ke Kantor BPTJ,” urai Bambang Pri.

Adapun jenis layanan angkutan sewa khusus yang dimuat pada aplikasi online perizinan angkutan sewa khusus ini yaitu, izin penyelenggaraan, realisasi kendaraan baru/penambahan, peremajaan kendaraan, perpanjangan izin penyelenggaraan, perpanjangan KPS, cetak ulang penyelenggaraan, cetak ulang KPS, dan perubahan data perusahaan. (omy)