Angkasa Pura 2

Survei Perairan TSS Selat Malaka dan Singapura Dibahas 4 Negara

DermagaSabtu, 15 Juli 2017
IMG-20170715-WA0000

IMG-20170715-WA0001

SINGAPURA (BeritaTrans.com) – Delegasi Indonesia dalam sidang the 10th Marine Electronic Highway Working Group (MEHWG) dan the 6th Hydrographic Survey Technical Working Group (HSTWG) yang digelar di Singapura (12-14/7/2017), turut melakukan pertemuan 6th HSTWG oleh ke-3 Negara Pantai bersama Malacca Straits Council (MSC) Jepang.

Pertemuan itu menurut Kepala Distrik Navigasi Tanjung Pinang Raymond Sianturi selaku Ketua Delegasi Indonesia, membahas rencana kelanjutan pelaksanaan 4th Nation Joint Resurvey di Selat Malaka dan Selat Singapura.

“Survei ulang ini meliputi survei batimetri dan pengamatan pasang-surut di sejumlah area yang dilaksanakan dalam rangka melakukan pemutakhiran terhadap peta laut dan peta elektronik (nautical chart & electronic nautical chart) perairan di sepanjang TSS Selat Malaka dan Selat Singapura yang memiliki panjang alur 260 Nautical Miles,” jelas Raymond, Sabtu (15/7/2017).

Dalam pertemuan tersebut, berhasil diselesaikan Draft Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MOU) antara empat negara (Indonesia, Malaysia, Singapura dan Jepang) tentang 4 Nations Joint Resurvey dimaksud yang rencananya akan ditandatangani pada Oktober mendatang di Kota Kinabalu Malaysia.

“Kami telah menyepakati 47 area yang akan disurvei baik secara bersama maupun oleh masing-masing negara pantai dengan dukungan MSC Jepang. 15 area survei berada di wilayah perairan Indonesia, 23 area di Malaysia dan 3 area di Singapura,” urainya.

Survei ke 41 area ini akan dilaksanakan masing-masing negara pantai di wilayahnya, dengan dukungan MSC Jepang sedangkan survei pada enam area perairan lainnya akan secara bersama-sama (4 Nations Joint Survey) oleh Indonesia, Malaysia, Singapura dan Jepang (MSC).

Dijelaskan bahwa disamping aspek hidrografi dan kondisi perairan, dalam penentuan area survei juga harus diperhatikan kemajuan pelaksanaan dan posisi Indonesia dalam perundingan batas laut dengan negara-negara tetangga agar tidak menimbulkan ekses yang merugikan bagi kepentingan teritorial Indonesia.

“Rencananya, survei ini dilaksanakan dengan dukungan Asean melalui Japan Asean Integration Fund (JAIF) dan akan diselesaikan pada tahun 2020,” pungkas Raymond. (omy)