Angkasa Pura 2

Menhub Budi Karya Launching Perizinan Online Bagi Angkutan Sewa Khusus di BPTJ

Koridor SDMMinggu, 16 Juli 2017
IMG-20170716-WA0048

JAKARTA (Beritatrans.com) –  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di dampingi Plt Kepala BPTJ Bambang Prihartono melaunching perizinan online  bagi  perizinan angkutan sewa khusus berbasis online.   Acara BPTJ peluncuran perizinan Online yang diperuntukan bagi Angkutan Sewa Khusus (16/07/2917).

Berbagai kemudahan bisa didapatkan dari perizinan system online ini, diantaranya Memudahkan perusahaan dalam mengajukan permohonan izin penyelenggaraan serta Memudahkan perusahaan mengajukan izin operasional kendaraan.

Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan perizinan.

Masalah perizinan seringkali menimbulkan banyak kendala dilapangan, pelayanan perizinan dan pengawasan yang bersifat manual menyebabkan biaya yang tinggi, serta memakan waktu yang cukup panjang.

 Peluncuran  perizinan berbasis online ini  dinilai tidak memakan biaya yang tinggi dan tidak membutuhkan waktu yang panjang.

IMG-20170716-WA0047

Sebelumnya dalam rapat kerja yang digelar diruang rapat BPTJ (13/7/2017), Bambang Prihartono plt. Kepala BPTJ menjelaskan bahwa pemanfaatan system perizinan berbasis online  ini akan memudahkan semua pihak, baik perusahaan Angkutan Sewa Khusus maupun pemerintah selaku pengawas.

“Perizinan online ini bersifat cepat, mudah, efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan yang terukur” disamping itu keunggulan sistem online perijinan ini adalah Non Tunai dimana  sistem telah diintegrasikan dengan sistem SIMPONI Kementerian Keuangan sehingga operator angkutan langsung menerima ebilling PNBP melalui email dan bisa membayar langsung tanpa harus ke Kantor BPTJ, lanjut Bambang Pri sapaan akrab Plt. Ka. BPTJ.

Bambang menjelaskan tujuan pemanfaatan aplikasi perizinan berbasis online adalah Memudahkan perusahaan dalam mengajukan permohonan izin penyelenggaraan, Memudahkan perusahaan mengajukan izin operasional kendaraan.

Selain itu, tambah Bambang  juga memudahkan perusahaan mengontrol status izin kendaraan yang bergabung, memudahkan pengawasan kendaraan dilapangan, mengatur ketersediaan angkutan sewa khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memutus praktek pungli di bidang perizinan angkutan jalan dan melaksanakan amanat regulasi yang mengatur angkutan sewa khusus.(helmi)