Angkasa Pura 2

Pansus Pelindo II Desak KPK Tindaklanjuti Proses Hukum Hasil Audit BPK

DermagaSenin, 17 Juli 2017
IMG-20170717-WA0009-600x400

JAKARTA (BeritaTrans.com) –
Perwakilan Pantia Khusus (Pansus) angket Pelindo II mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (17/7/2017) siang.

Pansus menyerahkan laporan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap perpanjangan kontrak JICT yang merugikan keuangan negara Rp4,08 triliun.

Rombongan Pansus Angket Pelindo dipimpin Ketua Pansus, Rieke Diah Pitaloka. didampingi Darmadi Durianto serta Daniel Johan.

“Kami hari ini menyampaikan hasil audit investigatif BPK karena audit ini atas permintaan Pansus. Kami minta agar KPK menindaklanjuti proses hukumnya,” kata Rieke di Gedung KPK.

Anggota Komisi VI DPR-RI itu menyampaikan, hasil audit investigatif BPK mencakup empat hal, yaitu perpanjangan kontrak JICT, perpanjangan kontrak Koja, proyek Kalibaru (New Priok Container Terminal One- NPCT.1), serta penerbitan obligasi global (global bond) senilai 1,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 20,8 triliun pada 23 April 2015 lalu.

Saat ini, BPK telah mengeluarkan audit investigatif tahap pertama, ujar Rieke.

Hasil audit perpanjangan kontrak JICT menurut BPK ditemukan indikasi berbagai pelanggaran terhadap hukum Indonesia yang menimbulkan kerugian mencapai Rp 4,08 triliun,” kata Rieke.

Namun, terkait dengan kasus lain, yakni dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC), Rieke meminta kepada KPK agar proses hukum terhadap mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino yang sudah berstatus tersangka bisa dipercepat.

Sementara itu Ketua Serikat Pekerja (SP) Jakarta International Container Terminal (JICT) Nova Sofyan Hakim bersama 400 anggota serikat turut mendukung KPK untuk segera menyelidiki kasus perpanjangan kontrak JICT.

Hal ini ditandai dengan penyematan pin dukungan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Ketua Pansus Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka.

“Unsur korupsi dalam kasus JICT terlihat jelas. Sejumlah bukti dalam laporan BPK menyebut telah terjadi pelanggaran hukum yang saling terkait dengan kerugian negara yang sangat besar,” ujar Nova

KPK dan Pansus berjanji akan menuntaskan kasus perpanjangan JICT yang merugikan negara Rp 4 triliun lebih. (wilam)