Angkasa Pura 2

Tarif Kapal Tradisional dan Bongkar Muat Menjadi Masalah Serius Warga Kepulauan Seribu

Dermaga DestinasiRabu, 19 Juli 2017
IMG-20170719-WA0048

PULAU PRAMUKA (Beritatrans.com) - Tarif angkutan kapal tradisional dan angkutan barang menjadi  masalah serius yang dihadapi warga Kepulauan Seribu, khususnya pemilik dan operator kapal tradional.

Masalah tersebut mengemuka dalam sosialisasi Peraturan Dirjen Hubla No.HK.103  tahun 2017 di kantor UPP Pelabuhan Pulau Pramuka, Rabu (19/7/2017).

Banyak pertanyaan diajukan  masyarakat karena selama ini mereka menjadi korbannya. Sosialisasi Peraturan Dirjen Hubla tersebut diikuti  puluhan operator dan pemilik kapal  di Kepulauan Seribu.

Muslim dari Pulau Panggang mengusulkan tarif kapal tradisional hendaknya dikelola Kementerian Perhubungan atau Dishubtrans DKI Jakarta.

"Selama ini, tarif kapal ditangani pihak travel dan nilainya berbeda-beda antara dari Kaliadem dengan  tarif dari Pulau Seribu," kata dia.

Muslim menambahkan, lebih tidak adilnya lagi,  travel  menarik tarif tiket dari penumpang termasuk wisatawan  tunai. Sementara,  pembayaran ke pemilik kapal baru seminggu kemudian dan itupun sulit.

M.Yusuf Makruf, pemilik KM Bahtera II mengaku kesulitan naik turunkan barang, terutama di Pelabuhan Kaliadem Jakarta. Dermaga tersebut dibangun untuk melayani penumpang bukan barang.

Akibatnya, lanjut dia,  operator kapal tradisional sulit melayani dan membawa barang karena  tak ada dermaga khusus untuk bongkar muat barang.

IMG-20170719-WA0049

Bangun Pelabuhan Barang

Lebih lanjut,  Yusuf mengusulkan agar Pemerintah membangun dermaga khusus untuk angkutan dan bongkar muat barang dari dan menuju Kepualauan Seribu.

“Seluruh kebutuhan pokok atau sembako dan sayur mayur warga Pulau Seribu dipasok dari darat khususnya melalui Pelabuhan  Kaliadem. Bagaimana baiknya agar masyarakat bisa berusaha dan angkutan barang bisa dilayani dengan baik,” harap Yusuf.

Sementara, anggota Dewan Kabupaten Kepualauan Seribu Rojali menambahkan, pemerintah hendaknya bisa menyikapi dan memfasilitasi  kepentingan dan kebutuhan warga Kepualauan Seribu dengan baik.

“Prinsipnya warga Kepualauan Seribu taat hukum dan siap mendukung program  kerja pemerintah apalagi terkait keselamatan,” tandas  Rojali.(helmi)

loading...