JAKARTA (Beritatrans.com) -Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sudah disetujui Pemeirntah dan Komisi V DPR. Tapi, besaran dana itu tidak termasuk untuk pembiayaan pembangunan kereta api(KA) semi-cepat Jakarta Surabaya. Menhub Budi Karya mengatakan pembiayaan pembangunan kereta semi-cepat Jakarta Surabaya dilakukan dengan dua pilihan skema.Kereta semi-cepat Jakarta - Surabaya tidak ada hubungannya dengan APBNP ini. Dia (kereta semi-cepat) kan ada dua pilihan (pembiayaan, swasta atau pinjaman pemerintah, ujar Menhub di Jakarta, Senin (24/77/2017).Data yang dihimpun pers menyebutkan, Pemerintah memperkirakan investasi untuk proyek kereta api (KA) semi cepat Jakarta-Surabaya membutuhkan anggaran sekitar Rp80 triliun.Pemerintah akhirnya memutuskan skema pendanaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau "Public Private Partnership" (PPP).Skema tersebut diusulkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro karena berdasarkan UU Perekeretaapian, jalur kereta merupakan aset negara yang harus dikelola pemerintah.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, nilai tersebut didapat dari kajian awal (pre-eliminary study) proyek yang dilakukan Kementerian Perhubungan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).Dengan kecepatan 160 km/jam menggunakan tenaga listrik, perjalanan kereta Jakarta-Surabaya akan ditempuh dalam waktu lima jam. Penggunaan sistem tenaga listrik dinilai Luhut sebagai peningkatan teknologi, sebab saat ini kereta jarak jauh masih menggunakan diesel."Untuk biaya, terus terang kami ingin ikut DED (detail engineering design). Karena angka yang dikeluarkan pemerintah Jepang kira-kira Rp102 triliun. Kami lihat angka itu mungkin bisa berkisar kurang dari Rp80 triliun. Tapi tetap nilai (investasinya) memang sangat besar," kata Luhut.Proyek kereta semicepat Jakarta-Surabaya akan tetap menggunakan jalur yang sudah ada dengan melakukan revitalisasi. Proyek tersebut telah lama dicanangkan dan sejak awal sudah ditawarkan kepada Jepang. Kendati demikian, jika ada penawaran yang lebih baik, pemerintah akan mempertimbangkan.(helmi)Photo: Ilustrasi