Angkasa Pura 2

Gubernur Aher Minta BIJB & Angkasa Pura II Buruan Teken KSO Bandara Jawa Barat

BandaraKamis, 27 Juli 2017
aher budi karya

awaludin

BANDUNG (BeritaTrans.com) – Meski masih dalam tahap pembangunan, mayoritas maskapai di Indonesia sudah menandatangani perjanjian untuk menggunakan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB). Karena itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT BIJB segera membuat kerja sama operasi (KSO) pengelolaan bandara.

“Saya sudah meminta AP II dan BIJB segera membuat KSO agar semua pihak nyaman. Sebab, hampir semua maskapai sudah menandatangani perjanjian untuk menggunakan bandara tersebut,” kata Aher, sapaan akrab Gubernur, di Bandung, Selasa, 25 Juli 2017. Maskapai itu antara lain Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, AirAsia, NAC, Kalstar, dan Cathay Pacific.

Menurut Aher, KSO juga akan membuat nyaman para investor, termasuk para stakeholder, pemegang saham, dan pelaku investasi.

Bandara yang mengusung konsep “Aerotropolis” atau “Kota Bandara” ini akan menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia. Luas terminalnya mencapai 96 ribu meter persegi yang mampu menampung 5-11 juta penumpang per tahun. Salah satunya untuk memenuhi pangsa pasar besar di Jawa Barat, yaitu haji dan umroh. Bandara ini mampu didarati pesawat berbadan lebar sekelas Boeing 747 dan 777.

BIJB ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2018. Pembangunan sisi darat yang menjadi tanggung jawab PT BIJB secara keseluruhan sudah mencapai 50 persen. Pembangunan sisi darat ini terbagi dalam tiga paket. Paket pertama meliputi pekerjaan infrastruktur, grading jalan, dan simpang susun oleh PT Adhi Karya yang progresnya sudah hampir 80 persen.

Paket kedua adalah pembangunan gedung terminal utama oleh WIKA dan PP, yang sudah mencapai 29 persen. Paket ketiga, pengerjaan gedung-gedung pendukung nonterminal, yang kini sudah mencapai 70 persen. Seluruh konstruksinya ditargetkan rampung pada Desember 2017.

Pembangunan sisi udara dilakukan Kementerian Perhubungan, di antaranya landasan pacu (runway), area parkir pesawat (apron), pengatur lalu lintas pesawat atau air traffic control (ATC), dan pagar pengamanan sekeliling bandara.

Dari sisi pendanaan, BIJB menjadi satu-satunya bandara di Indonesia yang melibatkan pemerintah daerah. Berbeda dengan bandara lain yang dibangun pemerintah pusat dan AP II/AP I. “Ini adalah proyek yang unik karena melibatkan pendanaan dari Pemprov Jawa Barat. Di tempat lain kan murni pusat dan AP. Itu yang istimewa di BIJB,” ucap Aher.

Pemprov Jawa Barat melalui Badan Usaha Milik Daerah, PT BIJB, membangun sisi darat dengan biaya Rp 2,16 triliun. Sebesar 70 persen di antaranya ditangani pemerintah provinsi dan 30 persen sisanya dari pinjaman. Saat ini, biaya tersebut baru terpenuhi sekitar Rp 700 miliar atau masih kurang sekitar Rp 1,4 triliun.

Aher menjamin kebutuhan dana tersebut akan terpenuhi dalam waktu dekat. Beberapa waktu lalu, PT BIJB telah menerima suntikan modal Rp 906 miliar dari konsorsium bank syariah daerah yang tergabung dalam Sindikasi Perbankan Syariah, di antaranya Bank Jateng Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank Sulbar Syariah, Bank Jambi Syariah, Bank Kalsel Syariah, dan Bank BJB Syariah. Pada saat yang sama, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), dan beberapa perusahaan asuransi berniat membeli reksadana penempatan terbatas PT BIJB.

“Bahkan Bank konvensional juga sudah ingin masuk untuk menginvestasikan dana di bandara ini. Jadi dari sisi pendanaan sudah relatif aman. Makanya, segeralah tanda tangani KSO agar semua pihak merasa nyaman,” ucapnya. (bon/sumber tempo.co).