Angkasa Pura 2

Kata Dirjen Tonny Penting Memahami Konvensi MLC

DermagaKamis, 27 Juli 2017
IMG_20170727_092442

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono, menjelaskan bahwa penyelenggaraan workshop on Implementation of the Maritime Labour Convention (MLC) sangatlah penting, mengingat Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour Convention 2006 pada tahun 2016 melalui UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention 2006.

“Sebagai negara dengan 70.000 pelaut yang melayani pelayaran internasional, penting bagi kita sebagai administrator maritim untuk mendalami dan memahami Konvensi yang mengatur tentang kesejahteraan dan perlindungan terhadap pelaut ini,” ujar Tonny di Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Tonny mengatakan bahwa dalam kerangka kerjasama Ditjen Hubla dan MPA Singapura sangatlah penting untuk menggali ilmu dan pengalaman dari Singapura, yang telah meratifikasi konvensi tersebut sejak tahun 2013.

Sebagai informasi, Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) ialah Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 yang diadopsi International Labour Organization (ILO) untuk menciptakan suatu instrumen tunggal yang memuat semua prinsip dan standar ketentagakerjaan internasional yang berlaku di industri pelayaran, untuk selanjutnya dapat diratifikasi oleh negara anggota.

MLC 2006 menjadi pilar keempat melengkapi tiga pilar yang telah dihasilkan International Maritime Organization (IMO) sebelumnya yaitu Safety of Life of the Sea (SOLAS, 1974), Marine Pollution (MARPOL, 1973/78) dan Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW,1978) Annex III, IV dan VI diadopsi oleh IMO.

“Berdasarkan Pasal VIII dari MLC 2006 mensyaratkan bahwa konvensi ini akan berlaku di semua negara anggota ILO pada waktu satu tahun setelah konvensi ini diratifikasi 30 negara angggota dengan total tonase kapal dunia mencapai 33%,” imbuh Tonny.

Setelah persyaratan ini terpenuhi pada 20 agustus 2013 dan jumlah tonase kapal telah mencapai 58.65%, maka MLC 2006 berlaku secara efektif untuk semua Negara anggota ILO pada 20 Agustus 2014.

Terkait dengan hal tersebut, Indonesia sebagai flag state, port state, dan littoral state memiliki kebutuhan, kepentingan dan tanggung jawab untuk memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam MLC, 2006.

“Sebagai flag state artinya Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan ketentuan-ketentuan pada kapal dengan benderanya, sementara port state, Indonesia diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan tergantung pada keberadaan “certificate of maritime compliance”,” tutup Tonny. (omy)

loading...