Angkasa Pura 2

Kabalai BPTD Sulselbar Paparkan KM 154 Tahun 2016 Dalam Rakornis Perhubungan di Mamuju

KoridorJumat, 28 Juli 2017
IMG-20170728-WA0004

MAMUJU (BeritaTrans.com) – Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah XIX Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Benny Nurdin Yusuf memaparkan fungsi dan tugas BPTD sesuai KM 154 Tahun 2016 dalam Rakornis Bidang Perhubungan Se Sulbar yang digelar di Hotel Maleo, Mamuju.

“PM 154 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat,” tutur Benny kepada BeritaTrans.com, Jumat (28/7/2017).

Pembentukan BPTD di 25 provinsi ini, kata Benny, wujud fungsi pemerintahan di sektor perhubungan darat yang selama ini dirasakan masih belum maksimal khususnya rentang kendali yang jauh, agar dapat dilaksanakan secara maksimal.

“Pelayanan transportasi darat kepada masyarakat pun harus lebih baik. Selama ini baru fungsi pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja, tapi dengan hadirnya BPTD, maka fungsi pembangunan dan pelayanan transportasi darat sudah dapat dijalankan secara lebih baik lagi,” kata Benny.

Berdasarkan PM 154 Tahun 2016, Tipologi Balai terdiri darat 3 tipe yaitu Tipe A,B, dan C. penetapan tipe ini didasarkan pada wilayah yg memiliki fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan ASDP yg bersifat komersil, perintis dan Kepulauan.

“BPTD Wilayah XIX SulSelBar yang meliputi Sulawesi Selatan dan Barat ini masuk kategori tipe A, karena dari sisi pengelolaan dan penyelenggaraan ASDP ada yang bersifat perintis dan komersil seperti Pelabuhan Penyeberangan Bajoe di Kab.Bone, dan Pelabuhan Simboro di Kab.Mamuju,” imbuh dia.

IMG-20170728-WA0007

Secara garis besar tugas Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX SulselBar Tipe A berdasarkan PM 154 2016 adalah melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersil dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.

Sedangkan fungsinya, melaksanakan fungsi pembangunan, pemeliharaan di bidang LLAJSDP, peningkatan penyelenggaraan, dan pengawasan Terminal penumpang tipe A, UPPKB (Jembatan Timbang), Kalibrasi peralatan PKB, Pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, pengawasan teknis di jalan nasional, pengujian berkala dan industri karoseri serta pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan AKAP, angkutan tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan, dan pengawasan tarif angkutan.

“Tanggung Jawab Balai cukup besar dalam melaksanakan peningkatan kinerja dan keselamatan transportasi darat di daerah, olehnya saya berharap dukungan dan kerja sama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota bergandengan tangan untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang selamat aman dan nyaman dapat kita wujudkan,” tutur Benny yang merupakan putra asli daerah Sulsel itu.

Ekspektasi masyarakat terhadap pembentukan Balai yang sudah lama diharapkan, tentu menjadi tantangan tersendiri dan harus dijalankan dengan sebaik- baiknya.

“Dengan hadirnya Balai tentu rentang kendali pemerintah pusat sudah semakin dekat di daerah, bayangkan saja kalau ada masalah pelayanan dan kebutuhan sarana dan prasarana, selama ini kami harus selalu konsultasikan ke Jakarta, kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju, Sulbar, Polman. (omy)

loading...