Angkasa Pura 2

Kesejahteraan Minim Pelaut Di Poros Maritim

Dermaga Perspektif Bang Awe SDMSenin, 31 Juli 2017
2017-07-31 11.11.13

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour Convention 2006 pada tahun 2016 melalui UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention 2006.

Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) ialah Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 yang diadopsi International Labour Organization (ILO) untuk menciptakan suatu instrumen tunggal yang memuat semua prinsip dan standar ketentagakerjaan internasional yang berlaku di industri pelayaran, untuk selanjutnya dapat diratifikasi oleh negara anggota.

MLC 2006 menjadi pilar keempat melengkapi tiga pilar yang telah dihasilkan International Maritime Organization (IMO) sebelumnya yaitu Safety of Life of the Sea (SOLAS, 1974), Marine Pollution (MARPOL, 1973/78) dan Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW,1978) Annex III, IV dan VI diadopsi oleh IMO.

Berdasarkan Pasal VIII dari MLC 2006 mensyaratkan bahwa konvensi ini akan berlaku di semua negara anggota ILO pada waktu satu tahun setelah konvensi ini diratifikasi 30 negara angggota dengan total tonase kapal dunia mencapai 33%.

“Sebagai negara dengan 70.000 pelaut yang melayani pelayaran internasional, penting bagi kita sebagai administrator maritim untuk mendalami dan memahami Konvensi yang mengatur tentang kesejahteraan dan perlindungan terhadap pelaut ini,” Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono, Kamis (27/7/2017).

Secara terpisah, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Capt. Rudiana mengemukakan Kapal yang akan berlayar ke luar negeri atau kapal rute internasional harus segera penuhi MLC.

“Kapal harus menyesuaikan dengan menerapkan standar sesuai ketentuan MLC,” jelas Rudiana kepada BeritaTrans.com, di Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Misalnya saja, kata dia, terkait penyediaan mulai kamar dan tempat peristirahatan kru, kenyamanan dapur dan ketersediaan makanan, dan perlakukan terhadap anak buah kapal (ABK) perempuan. “Karena saat di atas kapal tidak semudah bekerja di darat saat akan makan misalnya, bisa memilih sesuai selera, namun saat di kapal harus menyesuaikan dengan ketersediaan di dapur,” tutur dia.

2017-07-31 10.53.49

PELAUT NASIONAL
Langkah pemerintah melindungi pelaut Indonesia, yang bekerja di kapal rute internasional, patut diapresiasi tinggi. Kesejahteraan sekitar 70.000 pelaut Indonesia mendapat jaminan dengan ratifikasi MLC tersebut.

Semangat melindungi pelaut itu masih terbilang paralel dengan visi pemerintahan Jokowi-JK yang menggenjot Poros Maritim dan Tol Laut.

Namun menjadi tanda tanya besar kesejahteraan pelaut Indonesia, yang bekerja di kapal domestik. Fakta memperlihatkan sebagian dari mereka, masih digaji di bawah Upah Minimum Propinsi. Bahkan minim jaminan kesehatan, keselamatan, apalagi keamanan.

Pekerjaan yang mereka lakoni bertaruh nyawa. Belum lagi sebagian dari mereka mesti dicengkeram oleh aksi penipuan, percaloan, pungli dperairan dan mafia penyelundup.

Hampir setiap hari pelaut berteriak menyuarakan aspirasi tentang kesejahteraan minim pada satu sisi, dan pengeluaran besar untuk mengikuti diklat dan pengurusan berbagai sertifikat kepelautan pada sisi lain. Aspirasi itu digemakan antara lain melalui grup facebook Suara Pelaut Indonesia dan Komunitas Pelaut Indonesia.

2017-07-31 10.46.03

Mereka bahkan membuat petisi melalui change.or dengan bertajuk Petisi Pelaut Indonesia, isinya: Meminta kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan dan kementerian Ketenagakerjaan untuk berkoordinasi guna menerbitkan regulasi tentang standar pengupahan bagi pekerja laut atau Pelaut Indonesia yang bekerja di kapal di dalam negeri sesuai Ketentuan Pasal 337 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Junto Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

Komentar dalam petisi itu diungkapkan Victor Christabel Sundah pada 4 Jun 2017: “Sy menandatangani petisi ini karena sy sadar bahwa pekerja laut atau pelaut Indonesia butuh kejelasan tentang upah standart yg telah disepakati bersama oleh semua Negara yg terkoordinir oleh IMO. Pelaut telah menghabiskan biaya yg cukup besar untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang pekerja laut atau pelaut. Resiko pekerjaan yg besar akan menanti pelaut setelah mereka resmi menjadi pekerja laut atau pelaut & mereka akan sangat bangga mengakui bahwa profesi mereka adalah pelaut, karena pelaut dimata orang awam adalah gudang atau tambang atau Bank dari kesejahteraan. Tapi terkadang Kenyataan berkata lain setelah mengetahui upah pelaut di Indonesia ternyata masih bisa dikatakan memprihatinkan. Sedikit mengingatkan bahwa kita Indonesia adalah poros maritim, Jales Veva Jaya Mahe.”

2017-07-31 11.04.27

Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) meminta kepada Pemerintah untuk segera mengeluarkan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Laut (Pelaut). Selama ini pelaut belum mendapatkan perhatian maksimal dari Negara, padahal pelaut salah satu penyumbang devisa terbesar melalui remitansinya.

“Pemerintah jangan tutup mata lah, permasalahan pelaut itu terjadi di setiap sektor. Dari soal HAM-nya yang dilanggar di kapal ikan, hingga soal standar pengupahan pelaut lokal yang belum ada aturannya. Apalagi jika bicara kasus pelaut di kapal niaga yang terjerat sengketa ketenagakerjaan, kasusnya jarang selesai karena instansi terkait terkesan saling lempar,” Imam Syafi’i Ketua Advokasi, Hukum & HAM PPI, dalam pernyataan yang diposting di .pergerakanpelautindonesia.org.

Sebagai contoh, dari puluhan kasus yang diadukan PPI ke BNP2TKI dan Kementerian Ketenagakerjaan, baru beberapa yang sudah selesai dan sisanya masih dalam proses koordinasi lintas instansi.

Apalagi jika berbicara pelaut yang bekerja di perairan lokal, PPI kerap menerima aduan masalah gaji yang tidak layak. Misalnya, ketentuan Upah Minimum (UMP) Provinsi DKI Jakarta sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 3,355,750/bulan dan Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP. Namun fakta di lapangan, masih banyak ditemukan pelaut yang mengadu ke PPI dengan upah di bawah ketentuan tersebut.

Seharusnya, pelaut memiliki aturan pengupahan yang jelas dan semestinya pelaut dengan jabatan terendah mendapatkan upah di atas UMP. Mengingat, pelaut merupakan pekerja yang notabene lebih besar risiko kerjanya karena di lautan, dan selain itu pelaut pun diwajibkan bermacam-macam sertifikat kepelautan yang membutuhkan biaya tidak sedikit dan waktu yang cukup lama.

PPI sudah mengantongi beberapa Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang terbukti melanggar ketentuan peraturan di bidang ketenagakerjaan. Selain digaji tidak layak, pelaut juga dihadapkan dengan peraturan perusahaan yang memberatkan dan jelas melanggar aturan. Sebagai contoh, PKL yang diketahui pihak Kementerian Perhubungan tertulis gaji pelaut sebesar Rp3 juta, namun faktanya si pelaut hanya menerima gajinya sebesar Rp1,5 hingga 2,5 juta saja sesuai perjanjian yang ditandatangani si pelaut dengan perusahaan (ada perjanjian kerja ganda), entah pihak Kementerian Perhubungan mengetahui itu atau ini mutlak permainan perusahaan, PPI sedang selidiki itu.

Kemudian, menjadi aneh jika soal perekrutan dan penempatan pelaut diatur oleh Kementerian di bidang perhubungan yakni, Ditjen Perhubungan Laut dan ketika ada permasalahan seputar hak-hak ketenagakerjaan pelaut yang dilanggar, Kementerian Perhubungan enggan untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut dan terkesan lebih mengarahkan untuk ke Kementerian Ketenagakerjaan, sedangkan perizinan perusahaan pelayaran dan rekrutmen pelaut ada di bawah perhubungan laut.

PPI meminta kepada pihak Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk “duduk bareng” dalam membahas carut marut itu. Salah satunya mengenai Pengesahan PKL, PPI mengusulkan ada pejabat di bidang Kementerian yang ikut mengawasi dan menandatanganinya, agar hak-hak pelaut selaku pekerja di atas kapal bisa terakomodir dengan baik.

KONTRADIKTIF UUD 1945
Teriakan soal nasib buruk itu tampak kontradiktif dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD tahun 1945, yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Fakta itu juga menjadi wajah buruk dari implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, beserta peraturan pelaksanaannya.

Pelaut termasuk warganegara yang dilindungi UUD 1945, UU Ketenagkerjaan dan UU Pelayaran. Namun sekali lagi, fakta memperlihatkan Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim dan bergairah besar membangun Poros Maritim, justru penuh dengan tangis dan derita pelaut karena kesejahteraan minim.

2017-07-31 11.06.23

BAHAYAKAN KESELAMATAN
Anggota DPR sekaligus pengusaha pelayaran dan galangan kapal, Bambang Haryo, mengkhawatirkan gaji murah pelaut membuka potensi ancaman keselamatan pelayaran.

Dalam sesi diskusi dengan BeritaTrans.com dan tabloid mingguan BeritaTrans, Sabtu (25/3/2017) sore, dia memberikan ilustrasi tentang gaji rendah seorang sopir angkutan umum di jalan raya.

Untuk menutupi kebutuhan diri dan keluarga karena pendapatan rendah, Bambang menuturkan maka sopir dapat terdorong untuk melalukan tindakan pelanggaran lalu lintas hingga berpotensi pidana.

“Di jalanan main salip, ugal-ugalan dan ngetem sembarangan. Satu tujuannya yakni mendapatkan pendapatan berlebih agar uang setoran tertutupi sekaligus dapat membawa uang ke rumah,” ujarnya.

Kondisi yang sama, walau dalam bentuk yang berbeda dan tidak persis sebangun, bukan tidak mungkin terjadi dengan pelaut. “Keselamatan pelayaran menjadi taruhannya. Padahal mereka mendapatkan tugas untuk mengantar penumpang, uang rakyat, dan barang rakyat,” cetusnya.

Dalam skala makro, dia menegaskan pelaut merupakan bagian dari subyek arus transportasi manusia dan logistik, yang merupakan tulang punggung dari perekonomian. “Bagaimana pelaut dapat menjalankan tugas pokok, fungsi dan peran yang begitu mulia bila digaji rendah?” tuturnya.

Karenanya, dia menegaskan pelaut harus digaji sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. “Dalam kaitan ini maka Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja harus menggelar aksi agar gaji dan kesejahteran pelaut terjaga,” tegasnya.

PERUSAHAAN PELAYARAN
Dalam perspektif lain, Bambang Haryo mensinyalir gaji rendah pelaut karena kondisi perushaan pelayaran yang cenderung melemah kinerja usahanya.

Selain karena faktor merosornya jumlah muatan karena pelemahan market dan perekonomian, juga faktor sangat banyaknya pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kementerian Perhubungan.

Untuk mempertahankan agar usaha tetap berlangsung, dia mengutarakan sejumlah kompenen biaya dipangkas, antara lain gaji pegawai. “Artinya gaji pelaut menjadi bagian dari efek ganda kebijakan pemerintah terhadap perusahaan pelayaran,” ujarnya.

Bambang Haryo mengemukakan walau diterpa kondisi memprihatinkan tersebut, sebagian besar perusahaan pelayaran menggaji pegawai bahkan jauh di atas UMR. “Unruk nakhoda atau perwira gajinya bisa setara dengan pilot pesawat,” jelasnya.

Fakta-fakta tadi termasuk komentar dari anggota DPR memperlihatkan bahwa bangsa ini harus bersatu padu membangun Poros Maritim, termasuk di dalamnya kekuatan berupa sejahteranya pelaut Indonesia. (agus wahyudin).

Foto-foto Grup Facebook Suara Pelaut Indonesia

  • Dedi DPD PPI Banten

    Pergerakan Pelaut Indonesia mengajak seluruh pelaut Indonesia bersatu melawan penindasan bukan dengan yang lain..kita lawan kaum kapitalis…. Diam… Atau selamanya kita ditindas…!!!