Angkasa Pura 2

Antisipasi Mogok Kerja Karyawan PT JICT, Kemhub Akan Alihkan Layanan Peti Kemas

DermagaSelasa, 1 Agustus 2017
jict_catat_rekor_arus_peti_kemas_200000_teus_26057

JAKARTA (beritatrans.com) – Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan A Tonny Budiono mengaku sudah mempersiapkan langkah untuk mengantisipasi mogok kerja Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT).

“Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok terus berkoordinasi dengan manajemen PT Pelabuhan Indonesia II mengantisipasi tidak terlayaninya kapal karena rencana aksi mogok di JICT,” kata Tonny Budiono melalui keterangan resmi, Rabu (1/8/2017).

Tonny menegaskan, Kemhub sangat berkepentingan dengan aspek kelancaran pelayanan kapal di pelabuhan karena sangat berpengaruh terhadap distribusi logistik. Untuk itu Kemenhub telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap kelancaran operasional pelayanan pelabuhan dan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan aspek hubungan industrial yang dituntut pekerja JICT, Dirjen Tonny menyatakan menjadi domain Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pelayanan jasa kepelabuhanan terhadap kapal peti kemas yang sudah terjadwal masuk melalui terminal Jakarta International Container Terminal akan dialihkan ke terminal internasional lainnya. Diantaranya adalah dialihkan ke Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Terminal NPCT1, Terminal MAL, dan Terminal KSO TPK Koja yang juga berada pada Pelabuhan Tanjung Priok.

“Rencana pengalihan layanan tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Pelabuhan setempat,” ujar Tonny.

Adapun untuk tetap menjaga operasional Terminal JICT, pada tanggal 31 Juli 2017 telah dilaksanakan serah terima operasional peralatan JICT ke TPK Koja, yang akan menjadi operator pengganti sementara bila terjadi mogok kerja.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan pengamanan di Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan Objek Vital Nasional, Kementerian Perhubungan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga agar pelaksanaan pengoperasian pelabuhan tidak mengalami gangguan karena alasan apapun.

Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian permasalahan hubungan industrial yang muncul antara Serikat Pekerja PT JICT dengan Perusahaan, Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan secara korporasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memastikan tidak adanya gangguan dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.

“Dengan skema langkah-langkah antisipasi ini diharapkan pelayanan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Priok tetap bisa berjalan. Langkah-langkah tersebut kami lakukan untuk mencari solusi terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan,” tutup Tonny. (aliy)