Angkasa Pura 2

Dugaan Pungli Rp300 Juta & Dokumen Palsu Kapal Penyebab 2 Pegawai Ditjen Hubla Ditahan

Aksi Polisi DermagaRabu, 2 Agustus 2017
korupsi-kapal-dream-bali-rp-1-m-jaksa-langsung-tahan-dua-tersangka_m_4976

DENPASAR (BeritaTrans.com) – Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi dan Kantor KSOP Benoa melakukan pungutan liar secara tidak sah dalam proses penerbitan surat-surat kapal atas nama Dream Bali.

Dua orang tersebut berinisial HS (45) yang bekerja di Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Dan JES (43) yang bertugas di Kantor KSOP Benoa.

Kasubdit III Tipikor Polda Bali, AKBP Ida Putu Wedanajati mengatakan, selain dua orang tersebut ada tiga orang lain lagi yang terlibat dalam kasus tersebut, hanya berkasnya berbeda.

Dia menjelaskan, dua orang tersebut melakukan pungutan liar secara tidak sah dalam proses penerbitan surat-surat kapal atas nama Dream Bali dengan cara membuat dokumen palsu. Dimana isinya tidak sesuai dengan sebenamya seolah-olah kapal tersebut di buat di Indonesia. Padahal sebenarnya kapal itu berbendera Negara Perancis atas nama Dream Tahiti.

“Hal tersebut telah diurus oleh kedua tersangka. Mereka berdua ini telah menyalahgunakan wewenang,” ujarnya di Polda Bali, Denpasar, Selasa (1/8/2017).

Imbuhnya, mereka berdua mengurus dokumen tersebut dengan Direktur Agent Isle Marine Service yang berinisial RP, dan seorang nahkoda kapal freelance bernisial AR.

“Mereka sejak awal telah merencanakan dan bermufakat memanipulasi data proses terbitnya kapal dream Bali,” paparnya.

Akibat perbuatan mereka, seharusnya negara mendapatkan pendapatan pajak impor kapal Dream Tahiti atau Dream Bali sebesar Rp1.09 Miliar.

Atas pengurusan dokumen perubahan bendera kebangsaan kapal dan balik nama kapal Dream Tahiti menjadi Dream Bali berdendera kebangsaan Indonesia sehingga pemilik kapal tersebut menyerahkan uang Rp300 juga kepada dua orang itu.

Kedua orang ini telah melanggar Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf e, Pasal 9, Pasal 15, Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI.

“Kasus ini selanjutnya akan kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi Bali,” pungkasnya. (bon/su,ber okezone.com).