Ini Satu Solusi Membangun Angkutan Umum Berbasis Jalan di Daerah

  • Oleh : an

Senin, 07/Agu/2017 20:10 WIB


JAKARTA (Beritatrans.com) - Dalam Renstra Perhubungan 2015-2019, ada 34 kota yang harus mempunyai transportasi umum berbasis jalan raya. Jika sekarang baru satu kota yang berhasil mewujudkannya, yakni Kota Mataram (NTB).Salah satu kendalanya adalah anggaran di APBD yang minim. Selain itu, juga kurang sumber daya manusia (SDM) mumpuni untuk mengelola dan tidak ada lembaga yang mampu mengawasi, kata Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang Djoko Setijowarno, ST, MT kepada Beritatrans.com di Jakarta, Senin (7/8/2017).Belajar dari Tras Jawa Tengah koridor Bawen-Semarang, sebaiknya tidak perlu ada lagi program pembagian bus ke daerah. Pemeritah cukup memberikan dan operasional. Pemilik dan operator bus BRT Trans Jawa Tengah adalah perusahaan otobus (PO) yang ada dan sudah eksis di koridor tersebut.Dengan rencana anggaran pengadaan bus Rp1 triliun, maka dapat dioperasikan untuk 100 koridor BRT, kata Djoko yang juga Ketua MTI Jawa Tengah tersebut.Jika setiap kota mendapat tiga koridor, maka dalam kurun 1 tahun sudah bisa 33 kota terlayani layanan BRT. Angka itu sudah mendekati target 34 kota, jelas Djoko lagi.Secara operasional, menurut akademisi senior itu, maka lembaga BPTD yang baru terbentuk di 25 wilayah di Indonesia, dapat diminta untuk mengawasi penyaluran anggaran dan mengawasi operasional.Untuk mencegah tidak terjadi kesalahpahaman dengan pengusaha dan sopir angkutan umum yang sudah ada, tambah Djoko, mereka harus dilibatkan sebagai operator. Sebelum ada BRT Trans Jawa Tengah, sudah banyak operator bus baik AKDP bahkan AKAP yang melayani rute Semarang-Bawen.Selanjutnya, perbankan di daerah juga dilibatkan untuk pembiayaan pengadaan bus di daerah masing-masing. Dengan begitu, banyak pihak dilibatkan dan mereka bisa ikut memperkuat dan mengawasinya, tegas Djoko.(helmi)