JAKARTA (Beritatrans.com) Pembangunan angkutan umum di daerah dengan konsep Bus Rapit Transit (BRT) harus dikembangkan dengan tetap mengedepankan dan memberdayakan pelaku usaha yang sudah ada. Dengan begitu akan terjadi sinergi yang baik dan saling melengkapi.Konsep menggeser tidak menggusur dapat dilakukan," kata Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang Djoko Setijowarno menjawab Beritatrans.com di Jakarta, Selasa (8/8/2019). Pemrov Jawa Tengah dengan beberapa operator bus di daerah ini berhasil mengembangkan BRT koridor Semarang-Bawen, dengan menggandeng pihak swasta. Bus dan oepratornya dari PO yang sudah ada dan Pemprov Jawa Tengah memberikan subsidi operasi terhadap angkutan umum tersebut."BRT dibangun dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan bisa memberikan bus bantuan. Tapi tetap menggandeng pelaku usaha yang ada, sehingga tidak memciu masalah sosial di lapangan, jelas dia.Sebelumnya, Move people not car, slogan Walikota Surakarta Joko Widodo 2005-2012 dapat terwujud. Pembangunan angkutan umum di Surakarta bisa berjalan baik tanpa menimbulkan gesekan di masyarakat.Djoko menyebutkan, untuk mencegah tidak terjadi kesalahpahaman dengan pengusaha dan sopir angkutan umum yang sudah ada, mereka harus dilibatkan sebagai operator. Jika dilakukan secara sembarangan, tanpa sosialisasi akan banyak menghadapi kendala. Kasus itu sering terjadi jika ada operator baru di rute yang sama, karena dianggap akan menjadi pesaing dan merebut kue yang selama ini diikamti, sebut Djoko.Sebaliknya, kilah akademisi senior itu, jika mengembangkan BRT dengan melibatkan pelaku usaga yang ada, hampis bsia dipastikan tak ada penolakan karena operatornya adalah pengusaha lama bukan baru. Dari manajemen perorangan beralih ke badan hukum, papar Djoko.Masyarakat umum, menurut Ketua MTI Jawa Tengah itu, akan mendapatkan layanan transportasi umum yang murah dan nyaman. BRT menggunakan armada bus yang relatif baru dan dioperasikan dengan manajemen bagus oleh badan usaha atau koperasi, bukana perorangan, kilah Djoko.Selanjutnya pihak perbankan di daerah juga dilibatkan untuk pembiayaan pengadaan bus. Dengan bantuan dana perbankan, pelaku atau badan usaha operator BRT tetap bisa mengembangkan usahanya dan memperbaharui armada yang dioperasikan, tegas Djoko.(helmi)