Angkasa Pura 2

Gerakan Indonesia Bersih Minta KPK Investigasi Perpanjangan Kontrak JICT

Dermaga KPKJumat, 11 Agustus 2017
DEMO JICT

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan investigasi terhadap pihak-pihak yang diduga menikmati transaksi perpanjangan kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) antara Pelindo II dan Hutchison Ports Holdings (HPH).

“Kasus perpanjangan kontrak JICT yang bermasalah baik dari hasil rekomendasi Pansus Pelindo II maupun audit BPK, harus dituntaskan,” kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi di Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Ia menyebutkan, DPR melalui Pansus juga sudah merekomendasikan kepada presiden untuk membatalkan perpanjangan kontrak JICT tersebut. Namun sayangnya, rekomendasi itu belum juga dilaksanakan. Tak hanya itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun sudah menuntaskan tugasnya melakukan audit investigasi perpanjangan kontrak JICT yang terindikasi merugikan keuangan negara Rp4,08 Triliun.

Oleh karena itu, menurut Adhi, aksi mogok kerja Serikat Pekerja (SP) JICT pekan lalu seharusnya mendapatkan dukungan. Terlebih, aksi tersebut karena bertujuan untuk mempertahankan aset bangsa agar tidak jatuh kepada pihak-pihak yang hanya ingin mengeksploitasi aset tersebut.

Ia menilai, seharusnya tugas mempertahankan aset bangsa itu dilakukan penguasa sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusi. “Aspirasi Serikat Pekerja JICT mempertahankan aset bangsa tidak dihiraukan. Hal inilah yang kemudian memicu SP JICT melakukan aksi mogok kerja,” katanya.

Ia menuturkan, aspirasi SP JICT sempat mendapat respons ketika Rizal Ramli menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Sumber Daya. Ketika itu Rizal Ramli melakukan banyak pembenahan di dalam pelabuhan. Namun demikian, menyangkut soal perpanjangan kontrak JICT, menjadi otoritas Kementerian BUMN.

BERTANGGUNG JAWAB

Lebih lanjut, Adhie menilai, ketidakpedulian pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap persoalan perpanjangan kontrak JICT ini bisa jadi disebabkan oleh dua hal. Pertama, ketidakpahaman fungi jabatan yang mereka emban berdasarkan amanat konstitusi. Kedua, boleh jadi mereka menjadi pihak yang diduga ikut menikmati transaksi perpanjangan kontrak JICT tersebut.

Karena itu, tambah dia, ada tiga pihak yang seharusnya mampu mendorong penyelesaian persoalan tersebut. Tiga pihak tersebut adalah pertama, presiden yang harus menugaskan Menteri BUMN untuk mereview perpanjangan kontrak JICT. Kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang harus melakukan investigasi terhadap pihak-pihak yang diduga menikmati transaksi perpanjangan kontrak JICT.

Ketiga, DPR menggunakan hak interpelasi memanggil presiden untuk mempertanyakan penyelesaian persoalan tersebut. “Dari ketiganya, terus terang saya berharap banyak kepada presiden maupun DPR. Sedangkan untuk KPK saya menyangsikan. Salah satunya karena kasus Pelindo II yang lebih dulu ditangani KPK sampai sekarang terkesan mangkrak,” imbuhnya.

Terhadap berbagai intimidasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu terhadap pekerja JICT untuk melemahkan aksi penolakan, Ia berharap tetap disikapi dengan tenang dan menggunakan aturan hukum yang berlaku. Jika diperlukan, menurutnya berbagai bentuk intimidasi tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian maupun dinas tenaga kerja.

Sementara itu, Ketua Bidang Maritim Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Siswanto, menegaskan pihaknya mendukung penolakan perpanjangan kontrak JICT perspektif visi Indonesia yang mandiri secara pangan, energi dan maritime.

Menurutnya, anak-anak bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk mewujudkan visi tersebut. Karena itu, semua pihak harus bersinergi untuk mewujudkan visi tersebut. “Dalam tata kelola pelabuhan, kita sebenarnya sudah mampu mengelola sendiri tanpa melibatkan pihak lain,” ungkap Siswanto.

Menurutnya, jangka waktu kerja sama pengelolaan JICT selama 20 tahun dengan melibatkan pihak asing sebenarnya cukup sebagai proses transfer knowledge. Setelah kerja sama selesai, berikan kesempatan kepada anak-anak bangsa untuk mengelola sendiri.

“Pengalaman saya mengelola salah satu pelabuhan di Indonesia, faktanya kita bisa berdayakan SDM yang ada. Begitu pun dengan stakeholder kepelabuhanan, semua bisa bersinergi dengan baik. Persoalannya, tinggal kembali kepada good will kita sendiri,” pungkasnya.

RESPON KUTCHISON

Hutchison Ports sebagai pemegang saham Jakarta International Container (JICT) merasa kecewa dengan aksi industrial (mogok) yang dilakukan Serikat Pekerja JICT baru baru ini.

Rianti Ang, Chief Executive Officer PT Hutchison Port Indonesia (HPI) kemarin mengatakan akibat mogok kerja selama lima hari, pengoperasian terminal petikemas JICT terhenti.

Bekerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai mitra, Hutchison berhasil mengubah JICT menjadi terminal petikemas kelas dunia. JICT juga telah memberikan peningkatan yang sangat signifikan dalam hal kesejahteraan karyawannya.

“Karena itu kami sangat percaya kepada manajemen JICT untuk menyelesaikan insiden yang sangat disayangkan ini melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan,” kata Rianti Ang.

Kejadian industrial yang baru-baru ini terjadi tidak sampai mengganggu kegiatan operasi dan pelayanan pelanggan JICT di Pelabuhan Tanjung Priok.

Rianti menambahkan, selama 18 tahun bermitra, Hutchison Ports and Pelindo II telah melakukan investasi lebih dari USD 330 juta dalam bentuk peralatan baru, teknologi dan infrastruktur pendukung lainnya di JICT. Berkat investasi tersebut JICT berubah menjadi terminal petikemas terbaik di Indonesia maupun di Asia.

Mengenai perpanjangan kerjasama antara JICT, Hutchison Ports and PT Pelindo II, Rianti mengatakan proses tersebut telah dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan.

Perpanjangan kontrak dilakukan untuk meningkatkan kapasitas JICT dan mendukung visi Pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur pelabuhan di Indonesia,” ujarnya.

Sebagai investor yang telah lama di Indonesia, kedepan Hutchison Ports tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan keterlibatannya di Indonesia. Hutchison Ports menilai bahwa apa yang terjadi di JICT tidak dapat digeneralisir sebagai suatu kondisi yang mencerminkan keadaan di Indonesia.

Hutchison Ports tetap yakin bahwa Pemerintah Indonesia akan secara serius menyelesaikan persoalan yang merusak citra Indonesia di dunia internasional.

Hutchison Ports juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, Pelindo II dan Direksi JICT atas dukungan dan kerjasama selama berlangsungnya aksi industrial yang dilakukan oleh pekerja JICT. (wilam/dari berbagai sumber).

Artikel Berikutnya →