Angkasa Pura 2

Bisnis Eceran BBM Non Subsidi Harus Penuhi Syarat UU

Energi KoridorSabtu, 12 Agustus 2017
Kios BBM Pertamini

JAKARTA (Beritatrans.com) -Keberadaan Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum (BU-PIUNU) yang akan berbisnis eceran BBM non subsidi menggantikan keberadaan eceran bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin yang dikenal dengan Pertamini cukup mendapat perhatian publik.

“Keberadaan Pertamini yang tanpa izin pihak berwenang jelas bertentangan dengan UU migas dan juga Undang Undang lain seperti UU Lingkungan Hidup dan UU Metrologi legal,” kata Direktur Puskepi Sofyano Zakaria  di Jakarta, Sabtu (12/8/2017).

Dikatakan, eceran bahan bakar minyak harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam UU Migas, UU Lingkungan Hidup yang dalam hal ini harus memiliki Dokumen UKL/UPL.

Selain itu, lanjut Sofyano, juga alat takar atau alat ukur BBM yang dijual harus ditera dan ditera ulang oleh pihak Metrologi mengacu kepada UU Metrologi legal.

Sehubungan dengan adanya rencana perusahaan swasta yang berbadan hukun BUPIUNU yang akan masuk dalam bisnis eceran BBM,  memurut Puskepi,  berpendapat  bahwa “Bisnis eceran BNM non subsidi boleh boleh saja,” kata Sofyano.

Tetapi kios BBM yang merupakan outletnya , papar Sofyano, mereka harus memenuhi ketentuan perundang- undangan yang ada. “Tidak ada pengecualian terhadap hal ini walaupun badan usaha itu bermitra dengan usaha kecil sekalipun,” papar pengamat migas ini.

Dia menambahkan, konsumen BBM harus dilindungi. Kualitas BBM yang dijual eceran harus terjamin mutunya sesuai ketentuan pemerintah dalam hal ini pihak Kementerian ESDM.

“Takaran NBM-nya pun harus terjamin sesuai jumlah yang dibeli konsumen dan untuk ini alat takar atau alat ukurnya harus lolos uji tera dan tera ulang berkala pihak metrologi,” terang Sofyano.(helmi)