Angkasa Pura 2

Denny Siahaan: Sistranas Pedoman Transportasi Nasional

LitbangMinggu, 13 Agustus 2017
FGD_Sistranas_Denny

JAKARTA (beritatrans.com) – Wacana pembentukan sebuah regulasi yang mengatur tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) terus bergulir. Bahkan akhir-akhir ini wacana tersebut kembali berdengung keras seiring upaya Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhubungan yang kembali mewacanakan bahwa betapa pentingnya Sistranas untuk mewujudkan sistem transportasi nasional yang aman, selamat, efektif, dan efisien sebagai urat nadi sistem logistik nasional.

Salah satu bentuk komitmen Badan Litbang Perhubungan terhadap lahirnya Sistranas adalah mengumpulkan sejumlah pakar dan akademisi di bidang transportasi untuk mendiskusikan Sistranas, baik dalam bentuk seminar maupun diskusi terbatas seperti Focuss Group Discussion (FGD) seperti yang diselenggarakan pada Jumat (4/8/2017) lalu yang berlangsung di Ruang Rapat Garuda Badan Litbang Perhubungan, Jl. Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

Adapun tema FGD yang diusung adalah “Arah Kebijakan Pengebangan Transportasi dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademis Sistem Transportasi Nasional (Sistranas).”

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, M.Sc., dan dipandu oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda Badan Litbanh Perhubungan Ir. Imran Rasyid, MBA., tersebut menghadirkan sejumlah pakar transportasi sebagai pembicara.

Salah satu pembicara yang dihadirkan adalah Pakar Transportasi Antarmoda, Dr. Ir. L. Denny Siahaan, Ms.Tr., dengan topik bahasan tentang “Kebijakan Pelayanan Transportasi di Masa yang Akan Datang dalam Prespektif Sistranas.”

Dalam paparannya tersebut, Denny Siahaan yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Perhubungan itu menyampaikan bahwa Sistranas menjadi pedoman transportasi di Indonesia, baik dari aspek pengaturan, pembangunan, dan pengoperasiannya. Sistranas juga sebagai acuan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan transportasi seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis (Renstra).

“Sebagai perwujudan Sistranas adalah adanya Tatranas (Tata Transportasi Nasional), Tatrawil (Tata Transportasi Wilayah), dan Tatralok (Tata Transportasi Lokal) yang saling berhubungan dan terpadu dalam suatu sistem dan berdimensi waktu,” kata Denny.

Tatanan Transportasi (Tatranas, Tatrawil, dan Tatralok) yang terorganisasi secara kesisteman itu terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi pipa. Masing-masing dari transportasi di atas terdiri dari sarana dan prasarana, terkecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayana jasa transportasi yang efektif dan efisien, yang berfungsi melayani perpindahan orang atau barang.

Sistranas sebetulnya telah memiliki payung hukum sejak tahun 2005. Tetapi regulasi yang mendasari Sistranas tersebut baru berupa Keputusan Menteri Perhubungan yaitu KM Nomor 49 Tahun 2005.

“Idealnya, payung hukum Sistranas itu adalah Undang-Undang karena konsepsi Sistranas adalah keterpaduan sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien,” kata Denny.

Sistranas juga diharapkan menjadi perekat dan penyelaras undang-undang sektoral di bidang transportasi yang telah ada sebelumnya yaitu UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, UU. No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dan UU. No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. (aliy)