Angkasa Pura 2

Ditjen Hubla Akan Tender 15 Rute Tol Laut

DermagaMinggu, 13 Agustus 2017
2017-08-13 06.34.51

SERANG (BeritaTrans.com) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Kementerian Perhubungan, akan menggelar tender operasional kapal tol laut di 15 rute.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Bay M Hasani mengemukakan tender itu akan digelar terbuka dan dapat diikuti oleh perusahaan pelayaran dalam negeri, termasuk PT Pelni.

Tender diharapkan tuntas awal tahun 2018 sehingga kapal dapat segera dioperasikan untuk melayani arus logistik ke kawasan yang menjadi destinasi tol laut.

Tentang rute mana saja yang akan ditender, dia mengemukakan masih dalam proses pembahasan. “Kira-kira dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak ke timur atau utara,” jelasnya.

Kapal yang digunakan untuk tol laut, dia menuturkan disediakan oleh kementerian perhubungan. “Kapal itu masih dibangun dan akhir tahun ini diharapkan selesai pembangunannya,” ujarnya.

Mengenai rute tol laut tahun ini, Bay M Hasani mengungkapkan ada 12 yang beroperasi. Enam rute di antaranya dioperasikan PT Pelni.

SURABAYA-MALUKU

Manajemen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sendiri akan mengoperasikan satu lagi kapal tol laut. Kapal itu akan dioperasikan pada trayek T-9 dari Tanjung Perak, Surabaya ke Kisar-Namrole-Kisar-Tanjung Perak mulai tanggal 16 Agustus 2017.

Pulau Kisar merupakan pulau terdepan Indonesia di bagian Selatan. Kisar termasuk wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara.

Corporate Secretary Pelni Didik Dwi Prasetio mengatakan, pengoperasian pada trayek T-9 menambah daftar kepercayaan pemerintah kepada PELNI.

“Dengan penambahan satu trayek, maka Pelni menjalani tujuh trayek dari 13 trayek yang disiapkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan,” kata Didik dalam keterangannya, Jumat (4/8/2017).

Didik menambahkan, Pelni telah mendapat surat penugasan penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan barang di laut tahun 2017 dari pemerintah.

Hal itu tertuang dalam surat Dirjen Perhubungan laut Nomor. PR.101/III/15/OA-2-17 tanggal 25 Juli 2017 trayek T-9 dari Tanjung Perak-Kisar (896 mile) Namrole-Kisar (308 mile) dan Kisar-Tanjung Perak (896 mile).

Kisar dan Namrole merupakan dua pulau di Provinsi Maluku. Kisar dekat dengan Kupang dan Timor Leste, sedangkan Namrole lebih dekat ke Ambon. Dua pulau di Provinsi Kepulauan Maluku ini sangat membutuhkan kapal Tol Laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memasarkan hasil laut berupa ikan, rumput laut, ternak sapi dan kerbau.

Pelni akan mengoperasikan KM. Caraka Jaya Niaga III-32 dengan kapasitas 115 kontainer. “Kapalnya sudah siap. Rencana dioperasikan pada 16 Agustus 2017 sebagai persembahan pemerintah dan PT. PELNI (Persero) pada HUT ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia,” tambah Didik.

Pulau Kisar tidak menghasilkan padi sebagai bahan makanan pokok. Sembilan bahan pokok harus disuplai dari luar pulau sehingga terjadi disparitas harga. Dengan kehadiran Tol Laut di Kisar, akan membantu suplai sehingga ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau tercukupi.

SURABAYA-BIAK

Sebelumnya diberitakan Kementerian Perhubungan menyetujui pembukaan jalur angkutan tol laut untuk trayek T12 dengan rute Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya-Biak, Papua. Ini sesuai dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub R.A. Tonny Budiono dengan Nomor:AL108/3/17/DJPL-2017 tentang Jaringan Angkutan Barang di Laut pada 22 Juni 2017.

“Usulan pembukaan rute angkutan tol laut Surabaya-Biak sudah disetujui pemerintah pusat, yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan,” kata Asisten II Setda Biak Mahasunu.

Mahasunu menyebutkan, keluarnya Keputusan Dirjen Perhubungan Laut untuk menjawab usulan dan permintaan pengusaha distributor barang pokok kepada Pemkab Biak Numfor dan Dinas Perindustrian Perdangangan.

“Trayek T12 tol laut akan melayani angkutan barang jalur Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-Manokwari-Wasor-Nabire-Serui-Biak serta dari Biak-Serui-Nabire-Wasior-Manokwari dan Surabaya,” ungkap Mahasunu.

Ia berharap, disetujuinya rute T12 tol laut akan membantu kemudahan dan kelancaran pengusaha distributor memasok kebutuhan bahan pokok di wilayah paling Timur Indonesia itu.

JAUH DARI TARGET
Sebelumnya sejumlah pelaku usaha menilai program tol laut yang digagas pemerintah masih jauh dari target yang ditetapkan. Bahkan yang terjadi, banyak pelaku usaha pelayaran swasta mulai kesulitan bersaing, karena rute yang dilalui program tol laut sama dengan jalur yang sudah dirintis pelaku usaha swasta.

“Selama hampir dua tahun berjalan, banyak program tol laut yang salah sasaran. Pelaku usaha swasta juga kesulitan bersaing jika jalurnya sama dengan tol laut, karena swasta tidak disubsidi,” tegas Asmary Herry, Ketua Komisi Tetap Sarana dan Prasarana Perhubungan KADIN saat dihubungi.

Asmary menambahkan selama ini penentuan jalur tol laut dengan mekanisme tender yang ditentukan pemerintah sangat kaku. Khususnya mengenai jalur dan ketentuan besaran kapal yang akan dijadikan kapal tol laut. Hal ini menyebabkan tidak banyak peminat dari swasta untuk tender jalur tol laut.

“Seharusnya pemerintah tidak kaku menetapkan jalur tol laut dan kapal yang dijadikan sarananya. Sinergikan saja, dengan demikian tidak perlu pemerintah membangun 100 kapal baru khusus tol laut,” tuturnya.

Dengan sinergi antara pemerintah dan pelayaran swasta yang sudah lebih dulu melayari jalur yang ditentukan sebagai jalur tol laut, ada tiga keuntungan yang diperoleh. Pertama, subsidi tol laut menjadi terarah. Kedua, memberdayakan swasta yang merupakan aset negara yang telah memberikan manfaat ekonomi. Ketiga, menjaga kompetisi bisnis yang sehat.

“Kalau sistem tender tol laut masih seperti ini, mau sampai kapan pemerintah kuat memberikan subsidi? Begitu dana kurang, subsidi dipotong, padahal pemerintah harus melayani ke daerah yang tidak komersial,” ujar Asmary.

Menurutnya, tol laut dengan subsidi dari pemerintah dengan sistem sekarang ini biayanya sangat besar. Hal ini bisa dihemat jika pemerintah mau bersinergi dengan swasta. Mengenai mekanisme penetapan swasta yang sudah lebih dulu melayari rute tersebut, hal ini dapat diserahkan ke pemerintah.

Misalnya perusahaan swasta X, mereka sudah melayari jalur Surabaya-Ambon. Nah, ternyata pemerintah menetapkan membuka rute pelayaran tol laut Surabaya-Ambon-Pulau Buru, PP. Sebaiknya pemerintah tinggal memberikan rute tersebut kepada perusahaan X yang sudah lebih dulu ke Ambon, mereka tinggal melanjutkan ke Pulau Buru.

“Biaya yang disubsidi pemerintah hanya dari Ambon-Pulau Buru PP. Dengan demikian biaya subsidinya bisa lebih murah, menghemat biaya APBN tentunya,” jelas Asmary. Tahun ini nilai subsidi tol laut mencapai Rp 380 miliar, membengkak dibandingkan tahun lalu Rp 200 miliar.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menilai program tol laut pemerintah untuk mengurangi disparitas harga dapat lebih efektif jika rute-rute tol laut digabung dengan rute-rute milik pelayaran swasta yang sudah lebih dulu melayari rute tersebut, yakni dengan memberikan juga subsidi kepada perusahaan swasta.

“Saya rasa akan lebih baik kalau rute-rute tol laut itu kita kombinasikan dengan rute pengusaha pelayaran swasta, sehingga akan lebih efektif dan efisien,” kata Carmelita seperti dikutip tribunnews.com.

Carmelita menambahkan sebelum adanya Tol Laut, anggota INSA sudah menjalani trayek-trayek reguler ke banyak pelabuhan yang sudah terbangun ekonominya. Adapun Tol Laut harusnya menjalani trayek lain yang belum terbangun ekonominya.

“Jadi harus dibedakan antara jalur reguler dan jalur tol laut. Karena Tol Laut adalah trayek ship promote the trade, trayek untuk membangun ekonomi dengan subsidi,” tuturnya. (moy).

Artikel Berikutnya →